KPK berterima kasih kepada Kementerian Kesehatan yang telah mengalokasikan Dana BLT Desa

Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) mengunjungi Kementerian Pembangunan Daerah Miskin (Kemendes PDTT) untuk mengetahui perkembangan perolehan alokasi BLT dari Dana Desa selama pandemi Covid-19. Kehadiran kami di sini sejalan dengan fungsi tugas pencegahan dan koordinasi, ”kata Komisioner KPK Nawawi Pomalongo kepada Kantor PDDT Kementerian Kesehatan DKI Jakarta, Kamis (9/09, 2020). -Nawawi kembali menegaskan keberadaan pimpinan pimpinan KPK dan Kementerian Kesehatan (sebagai instansi pemerintah). ). Badan tersebut saat ini bertanggung jawab mengalokasikan Dana Desa BLT kepada warga terdampak Covid-19. Dana Desa BLT juga memberikan informasi detail mengenai Dana Desa Bvid. Perkembangan dan rekam jejak penerima Dana Desa BLT. – — “Karena KPK ada di sini, kami ingin pergi bersama. Navawi mengatakan, jalan ini masih di jalan yang telah kami sepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Kepala Desa Abdul Halim Iskandar (Abdul Halim Iskandar) menjelaskan perkembangan penyaluran Dana Desa BLT. Dalam pandemi Covid-19 hingga 8 Juli 2020, sudah ada masalah. Sekitar 74.865 desa menerima dana desa, terhitung 99% dari total 74.953 desa di Indonesia. — “Kenapa tidak 100%, karena masih sedikit yang dikatakan Abdul Halim (Abdul Halim) atau Abdul Halim (biasa disebut Menteri Gus) karena masalah administrasi. Desa yang belum terselesaikan, karena beberapa masalah tahun lalu, masih diblokir oleh Kementerian Dalam Negeri, menyumbang 97% dari total 74.865 desa. -Dari desa yang sudah menerima Dana Desa BLT, terdapat 7.742.176 KK, 2.400.075 diantaranya adalah janda atau Rinciannya ada yang disebut Perempuan Kepala Keluarga (P EKKA), maka ada 283.644 orang yang menderita penyakit kronis dan penyakit kronis.Selama ini, total dana desa yang digunakan untuk dana BLT desa adalah 4.645.305.600.000 rupiah, di antaranya 6.813.115 KK petani dan buruh tani. , 315.028 nelayan dan nelayan, 315.028, 156.954 pekerja pabrik, 62.734 guru dan 394.345 pedagang dan UMKM. Ia menyimpulkan: “Semuanya akan dikirim ke Kementerian Sosial, dan Kementerian Sosial bertanggung jawab langsung atas jaring pengaman sosial. . “(*)

Post a comment