Kemenhub menjadi tuan rumah forum Puskoldalnas untuk membahas Protap untuk pengelolaan tumpahan minyak lepas pantai

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Sebagai bagian dari penyusunan prosedur permanen tiga tingkat khusus untuk mencegah tumpahan minyak di laut, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Pusat Komando dan Pengendalian Nasional (Forum Puskodalnas) melalui Administrasi Umum Angkutan Laut, dengan fokus pada pengelolaan perairan dan situasi darurat tumpahan minyak pelabuhan Protap Tier 3 (Protap Tier 3).

Kegiatan dilaksanakan di Jakarta mulai tanggal 14-16 September 2020 oleh Direktur Penjaga Pantai dan Laut (KPLP), Ahmad, atas nama Dirjen Perhubungan Laut . Seluruh kementerian / lembaga anggota Puskodalnas mengikuti acara ini, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Intelijen Nasional Turki, Polandia Disini, SKK Migas, BPH Migas dan PT. Asurasi Tugu Pratama, Indonesia

Direktur KPLP Ahmad (Ahmad) dalam sambutannya mengatakan Forum Puskodanas merupakan pertemuan rutin untuk membahas peningkatan sinergi guna mendukung sistem koordinasi terbaik untuk penanganan darurat tumpahan minyak. Fokus pembahasan adalah penyusunan program permanen (Protap Tier 3) program permanen untuk mencegah tumpahan air dan minyak pelabuhan, yang akan digunakan dalam program fixed level 2 yang dirumuskan oleh dinas provinsi / regional / lokal ke depan. Pemerintah walikota dan entitas komersial pelabuhan, program level 1 tetap unit dan kegiatan lainnya dilakukan bekerjasama dengan otoritas pelabuhan dan kantor pelabuhan Harbormaster dan kantor unit manajemen pelabuhan, “kata Ahmed.

Baca: Kaimenhub Bekerja sama dengan 4 PTN untuk bersama-sama mempelajari transportasi kesehatan selama pandemi- “Mari kita jaga kekompakan dan kekompakan seluruh anggota Pskodarnas agar tetap permanen, kata Ahmed, untuk pengolahan limbah berminyak di level 3. Program tersebut dapat berjalan dengan normal dan lancar. Oleh karena itu, “ke depan, kami akan berupaya mengatasi tumpahan minyak di perairan dan pelabuhan secara cepat, tepat, efisien dan terkoordinasi”. Peraturan pemerintah tentang persiapan pencegahan pencemaran diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Regulasi dan regulasi, menyangkut perlindungan lingkungan laut, salah satunya mengatur kewajiban pelabuhan dan unit kegiatan perairan lainnya untuk memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran, termasuk prosedur, personel, peralatan dan bahan, serta pelatihan pencegahan pencemaran.

Terkait situasi darurat tumpahan minyak di laut, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 mengatur tentang penanganan situasi darurat. Untuk kasus tumpahan minyak di laut, Perpres Nomor 109 Tahun 2006 menyebutkan bahwa jika terjadi keadaan darurat dimana terjadi tumpahan minyak tingkat ketiga dalam pengelolaan terpadu penanggulangan, maka tim nasional bertanggung jawab atas penanggulangannya, Sulut sudah membentuk tanggap darurat tumpahan minyak.

<< Dalam melaksanakan tugas ini, Ahmed menyampaikan bahwa fungsi akhir dari tim adalah menetapkan pedoman untuk mengembangkan sistem persiapan dan mengatur prosedur perawatan darurat dalam "Prosedur Perawatan Darurat Level 3" respon untuk. ——Dalam hal ini, Een Nuraini Saidah selaku ketua cabang sekaligus ketua penyelenggara acara FGD menambahkan, agar lebih memahami persiapan rutin pengelolaan tumpahan air dan minyak pelabuhan, Protap Tier 3), ini Forum kedua akan memperkenalkan para ahli di bidangnya masing-masing, yaitu Kantor Hukum Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia. Selain itu, sumbangan yang diserahkan oleh kementerian dan lembaga terkait akan sangat penting dalam pengaturan tingkat Protap 3, dan dapat digunakan sebagai panduan untuk pelaksanaan bisnis lokal yang lebih baik. (*)

Post a comment