Selama pandemi, Direktur Jenderal Haber menyerap 3.289 pekerja selama pandemi dan terus mengoptimalkan program padat karya Kementerian Perhubungan.

Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Sejak September 2020, Administrasi Kelautan Kementerian Perhubungan telah menyelenggarakan program padat karya di 30 provinsi, 103 kabupaten / kota dan 97 Satker / UPT, menyerap 3289 tenaga kerja, mencapai padat karya. Jenis anggarannya adalah 61.762 rupiah atau 83,50% yang merupakan 5,122 milyar rupiah atau 77,87% dari total biaya gaji.

Provinsi yang terlibat dalam implementasi rencana tersebut antara lain Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sudan Selatan Rawesi, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua- “Sangat intensif Perencanaan tenaga kerja untuk menciptakan rasa persatuan, gotong royong dan partisipasi masyarakat. • Melalui kegiatan swakelola dan pengembangan padat uang, meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja. Kementerian Perhubungan memberikan kegiatan padat karya melalui Administrasi Umum Perkapalan Total anggaran yang dirumuskan sebesar 73.971 milyar rupiah mampu menyerap 3.652 tenaga kerja, dan target gaji sebesar 6.577 milyar rupiah Dirjen Perkapalan R. Agus H. Rabu (14/10). Selain itu padat karya. Rencananya, perbaikan infrastruktur dengan cara partisipasi masyarakat di tingkat daerah untuk meningkatkan ekonomi sosial warga setempat.Untuk mengurangi pengangguran, setengah pengangguran dan kemiskinan saat pandemi Covid-19.

General Manager Agus menjelaskan, hal tersebut Pelaksanaan kegiatan padat karya ini sejalan dengan Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2018. Langkah Kementerian Perhubungan terhadap pelaksanaan prosedur dapat mengimplementasikan rencana intensif di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Beberapa kegiatan tersebut telah dilakukan, termasuk pemeliharaan fasilitas pengoperasian pelabuhan Serta infrastruktur, pemeliharaan fasilitas navigasi, pembangunan dan pemulihan fasilitas pelabuhan, serta pembangunan dan pemulihan fasilitas navigasi.

Selain itu, dijelaskannya pelaksanaan rencana kerja intensif ini mengutamakan pemanfaatan tenaga dan material warga desa setempat. Bahan baku sehingga dapat menyerap tenaga kerja untuk bekerja dan memberikan pendapatan bagi penduduk desa yang berpartisipasi dalam kegiatan padat karya.

Pekerja yang terkena dampak juga direkrut dari komunitas pengangguran, setengah pengangguran dan miskin di dekat kegiatan infrastruktur padat karya. Dari pekerja-pekerja yang memenuhi standar pekerja padat karya dan terdaftar sebagai pekerja padat karya. – Dalam rangka memberikan informasi, kegiatan padat karya mengacu pada kegiatan produktif yang menggunakan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberdayakan masyarakat untuk mengurangi Kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan mengurangi stunting .- “Kami berharap kerja keras yang dilakukan oleh Administrasi Umum Angkutan Laut dapat mendukung kebijakan pemulihan ekonomi nasional, khususnya pemberdayaan masyarakat terdampak pandemi Covid 19, yang dapat berdampak langsung kepada direktur pelaksana. Gus menyimpulkan.

Sebagai rujukan, Kementerian Perhubungan akan terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.Buktinya pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pelaksanaannya harus dipercepat Program padat karya dan peningkatan skala sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan mempertahankan daya beli. Penduduk regional (*)

Post a comment