Kementerian Perhubungan menggelar patroli pasukan dan simulasi penegakan hukum di TSS Selat Lombok

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara sistematis dan terintegrasi guna mendukung pelaksanaan TSS di Selat Lombok pada 1 Juli 2020, Kementerian Perhubungan harus bekerjasama dengan instansi maritim terkait sebelum pengembangan TSS di Selat Lombok , Pasukan yang diberangkatkan sebagai badan patroli dan penegakan hukum, serta bongkar muat dan personel kapal milik negara.

Selat Sunda dan Selat Lombok berada pada jalur pelayaran dan tergolong dalam Alur Kepulauan Indonesia atau ALKI I dan ALKI II, lalu lintas di kawasan ini sangat padat. Adapun Selat Lombok sendiri merupakan jalur transportasi internasional yang kepadatannya tinggi karena adanya kawasan pariwisata di sekitarnya. Di sekitar Selat Lombok terdapat Taman Wisata Bahari Gili Matera dan Cagar Alam. Perlindungan sumber daya laut di Nusa Penida.

“Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan, TSS khususnya TSS di Selat Lombok dapat berjalan dengan baik. Dari segi penegakan hukum, kita siapkan dengan menyusun patroli dan undang-undang. Pada Senin, Direktur Jenderal Pelayaran mengatakan , Sistem prosedur operasi penegakan hukum (SOP) Selat Lombok TSS di bidang keselamatan jalan raya, menurunkan kapal patroli KPLP beserta personelnya, serta melakukan pengawasan La juga pengamanan selat tersebut.Bapak Dahri di Tanjung Perak (Tanjung Perak) Inspektur Apple di Mirah Wharf di Pelabuhan Surabaya, D.Mah Dahri (D.Mah Dahri) Tanjung Perak (Tanjung Perak) adalah kepala otoritas pelabuhan. Di laut kepulauan (yaitu Selat Sunta dan Selat Lombok) ) Ada sistem pemisah lalu lintas atau TSS. Pada Juni 2019, TSS ditentukan oleh International Maritime Organization (IMO) dan akan segera ditentukan oleh J Juli 1, 2020.

“Dengan menentukan TSS maka dapat terlindungi dengan baik Keselamatan navigasi di Selat dan Selat Lombok serta lingkungan laut pada akhirnya akan berdampak positif bagi Indonesia. Bapak Dari mengatakan: “Ini merupakan kebanggaan bangsa Indonesia, khususnya kebanggaan Kementerian Perhubungan selaku Administrasi Maritim Indonesia”. Dan Meningkatkan citra Indonesia di mata dunia internasional untuk mewujudkan keinginan Indonesia menjadi poros samudra global. Organisasi Maritim Internasional (IMO) mempertahankan proposal TSS di Selat Sunta dan Selat Lombok di kancah maritim internasional selama lebih dari dua tahun.

Selain itu, Kementerian Perhubungan telah mengesahkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 129 Tahun 2020 tentang Jaringan Jalan Selat Lombok, dan KM 130 Jaringan Jalan Selat Selat Tahun 2020. Pak Dahri menyampaikan bahwa Selat Lombok meliputi penyiapan sarana dan prasarana Vessel Traffic Services (VTS), alat bantu navigasi laut (SBNP), peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) VTS dan penyusunan pedoman navigasi. Mulyadi, Pimpinan Kelas II Pangkalan Penjaga Pantai dan Maritim (PPLP) Negara Bagian Tanjung Perak, juga merupakan anggota TNI, juga mengerahkan 2 (dua) kapal perang nasional yaitu KN Chundamani P-116 Dan kapal KN. Grantin P-211 beserta jajarannya akan melaksanakan tugas keselamatan dan penegakan hukum di laut yang merupakan bagian dari implementasi TSS di Selat Lombok, serta memperhatikan prosedur kebersihan petugas pelayanan. Dahri mengucapkan selamat kepada beliau atas terselesaikannya tugas mulia ini seluruh jajaran yang akan menjalankan tugasnya. Ia mengatakan: “Saya berharap para staf dapat menjalankan tugas ini dengan serius dan bertanggung jawab, sambil mengutamakan keselamatan dan keamanan navigasi selama bertugas.”

Ia yakin bahwa implementasi Sun TSS TSS akan dimulai pada 1 Juli 2020. Sejak memasuki Selat Lombok, Indonesia siap melayani komunitas maritim dunia yang merupakan peran aktif dan kontribusi nyata Kementerian Perhubungan di bidang ini. Dukungan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan navigasi, melindungi lingkungan laut perairan Indonesia, dan mewujudkan poros samudera dunia Indonesia. Latar belakang patroli TSS dan penegakan hukum di SElat Lombok dan lainnya antara lain Panglima Surabaya V Randamar, Kapolda Jawa Timur, Panglima Tembekang-2 Surabaya, Kapolres Pelabuhan Tanjong Perak, Panglima Pashanas Surabaya, dan perwakilan Pimpinan PT. Pelindo III di Jawa Timur, Presiden DPC INSA Surabaya, dan seluruh UPT di Wilayah Administrasi Maritim Jawa Timur. (*)

Post a comment