Menaker Ida memastikan tenaga medis dan relawan Covid-19 terlindungi JKK

Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sumber Daya Manusia Ida Fauziyah mengeluarkan surat edaran dari Menteri Sumber Daya Manusia Republik Indonesia M / 8 / HK.04 / V / 2020, yang mencakup perlindungan tenaga kerja dari Penyakit Virus Corona 2019 (Covid Mengingat jumlah pekerja / jumlah pekerja yang terjangkit Covid-19, tanggal 28 Mei 2020 SE ini berlaku untuk gubernur di seluruh Indonesia yang beberapa diantaranya telah meninggal dunia.

Pelepasan SE ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja. Covid-19 dapat digolongkan sebagai penyakit akibat kerja (PAK) di industri ini. Klasifikasi penyakit yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebabkan oleh aktivitas kerja, yaitu kelompok pajanan faktor biologis. / Pekerja dan / atau pekerja yang menderita penyakit akibat kerja (PAK) akibat Covid-19 berhak atas manfaat Program Keselamatan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai dengan peraturan Peru. Menaker Ida Jakarta, mengatakan pada Senin (6 Juni 2020).

Di sebelah tenggara, Menaker Ida menjelaskan akibat Covid-19, pekerja yang tergolong memiliki bahaya khusus / spesifik bisa menimbulkan PAK. Itu saja. (1) Tenaga medis, termasuk tenaga medis yang bertanggung jawab merawat / merawat pasien di rumah sakit, institusi kesehatan dan / atau tempat lain yang ditunjuk oleh pemerintah untuk merawat / merawat pasien yang terinfeksi Covid. -19;

“Tenaga medis dan kesehatan ini, Yakni, dokter, dokter gigi, ahli medis dan dokter gigi spesialis, perawat, orang bijak, wanita, insinyur biomedis dan teknolog laboratorium medik, apoteker (seperti apoteker dan apoteker) teknisi, dan tenaga kesehatan masyarakat seperti ahli epidemiologi. Kesehatan, “kata Menaker Ida. Bertekad untuk merawat pasien yang terinfeksi Covid-19.

Mereka termasuk layanan kebersihan, pekerja binatu, dan lainnya; (3) Tim relawan yang bertanggung jawab untuk memerangi pandemi Covid-19 .– –Selain itu, Menteri Tenaga Kerja Ida SE mewajibkan gubernur untuk memastikan bahwa setiap pengusaha (perusahaan / agen / instansi / organisasi) terpapar risiko kerja Covid 19 agar dapat melakukan upaya pencegahan terbaik dan memaksimalkan Covid -19 K3 Pasca, agar terhindar dari kasus PAK, karena Covid-19 mematuhi peraturan dan standar K3 serta protokol kesehatan terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19. Selain itu, SE juga mewajibkan mempekerjakan tenaga kerja dengan pekerjaan khusus / berisiko khusus / Perusahaan tenaga kerja harus mendaftarkan pekerja / pekerja tersebut dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan memastikan pekerja / pekerja menerima manfaat JKK. Dalam rencana JKK BPJS Ketenagakerjaan, jika satu atau lebih pekerja mengalami pelanggaran PAK akibat Covid-19, Pemberi kerja akan memberikan hak untuk mendapatkan manfaat dari program JKK sesuai dengan persyaratan keanggotaan menurut undang-undang. “-Penaker Ida juga meminta kepada Direktur Biro Sumber Daya Manusia Indonesia untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan di bidang K3 dan jaminan sosial. PAK, karena Covid-19 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pekerja sosial, sesuai peraturan perundang-undangan, “kata Menaker Ida. (*)

Post a comment