Pemerintah mengeluarkan PP tentang pelonggaran iuran BPJS ketenagakerjaan

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 49 Tahun 2020, yang berkaitan dengan penyesuaian jika terjadi bencana yang menyebarkan virus corona secara tidak wajar (Covid-19). Kontribusi program jaminan sosial ketenagakerjaan, Senin (31/8/2020). — PP tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan peserta saat terjadi wabah Corona (Covid-19), kelangsungan usaha dan keberlangsungan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pekerja dapat terus bertahan hingga ekonomi nasional pulih. Semakin parah karena pandemi Covid-19, “kata Menaker Ida kepada Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta, Rabu (8/9/2020). -Menaker Ida menjelaskan, PP # 49/2020 mengeluarkan tiga jenis keringanan iuran BPJS ketenagakerjaan. Type.

Pertama-tama, jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hidup (JKM), pensiun (JHT) dan pensiun (JP) harus dibayarkan setiap bulan. Awalnya harus dibayarkan pada tanggal 15 hingga 30 bulan berikutnya Pembayaran. — Kedua, iuran JKK dan pengurangan iuran JKM merupakan 99% dari kewajiban iuran bulanan. Ketiga, pembayaran tangguhan bulanan sebesar 99% dari iuran JP. Ia mengatakan: “Fleksibilitas ini memberikan Dari Agustus 2020 hingga Januari 2021, donasi untuk program ketenagakerjaan dan jaminan sosial dimulai. “Supaya santai, Menaker Ida menyatakan sesuai Pasal 13 ayat (1), pengusaha harus mendaftar sebelum Agustus 2020, dan penerima gaji akan menerima dari JKK dan JKM sebelum membayar iuran tersebut hingga Juli 2020. Pemotongan gaji dan pembebasan. Ia mengatakan: “Dengan penyesuaian tenaga kerja dan kontribusi sosial, hak peserta untuk mendapatkan pekerjaan dan manfaat jaminan sosial akan terus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -Undang. Bagi pengusaha, peserta penerima gaji dan peserta bukan penerima gaji yang membayar iuran JKK dan JKM pada Agustus 2020 atau bulan berikutnya, dan memiliki surplus, iuran JKK dan JKM negara / wilayah JKK Kontribusi dan kontribusi JKM selanjutnya – Menaker berharap PP tersebut dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan dan jaminan sosial serta mengurangi beban tenaga kerja.Bayar iuran tenaga kerja dan jaminan sosial dengan memenuhi kewajiban tidak membayar COVID-19 saat bencana Kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pemberi kerja dan peserta.

Post a comment