Untuk memastikan bahwa Bansos mencapai tujuannya, Menteri Sosial secara ketat memeriksa pemasok pemasok bahan makanan Bansos

Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sosial Juliari P Batubara memastikan pengawasan ketat terhadap pemasok yang menyediakan sembako, termasuk penerapan standar audit yang ketat.

Ia akan memastikan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan harga dan kualitas yang sesuai.

“Kami telah melakukan audit dan pemantauan yang mendalam dan sistematis terhadap pemasok yang menyediakan sembako. Termasuk menangani laporan di tempat tentang pemasok yang mungkin mengirimkan produk yang tidak sesuai,” Menteri Sosial Julian (14/7/2020) ).

Katanya, karena pembelian produk bansos dilakukan oleh penjual. Dari pantauan di lapangan, jika ditemukan kasus, maka konfirmasi akan segera diproses.

“Kami segera memanggil penjual terkait untuk mengecek ulang informasinya. Jika ditemukan masalah, tentu kami akan mengikuti prinsip memastikan bahwa semua proses penyaluran bansos sesuai dengan prinsip kehati-hatian. -Juliari, Mensos ) Pada prinsipnya Kemensos memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat diperhitungkan dan dikendalikan melalui mekanisme dan regulasi yang berlaku. – Secara internal, Kemensos melakukan pengendalian internal melalui cara-cara sebagai berikut: Badan Pengawas Intern pemerintah (APIP). — “Ini dilakukan sesuai dengan instruksi Presiden, agar kita yang mendapat alokasi bansos bisa mendapatkan dari kepolisian, Proses Pengadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Biro Pengendalian, Biro Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta barang dan barang publik Biro Kebijakan Pengadaan Layanan (LKPP) mengatakan. Menteri Sosial Juliari mengatakan aparat penegak hukum seperti Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi hadir untuk mengawal proses penyaluran bantuan sembako guna meningkatkan efisiensinya. , Dan mengacu pada pedoman dan memastikan bahwa tidak ada penipuan.

<< Sebagai bagian dari pekerjaan pengawasan, Kementerian Sosial meminta polisi dan KPK untuk bersama-sama meninjau perilaku tersebut. Ia mengatakan, terutama proses penyaluran bansos ke Jakarta dan Bodhtabek DKI, serta dialog langsung dengan penerima bansos. “

Fungsi penting kontrol adalah telanjang untuk memastikan bahwa setiap warga negara berhak menganut prinsip bahwa bantuan harus menjadi tujuan menerima bantuan. Sepuluh ribu rumah tangga. Untuk informasi lebih rinci, setidaknya ada 1,3 juta rumah tangga di DKI Jakarta, Bogor Ada 600.000 keluarga di wilayah Kabupaten dan Kota Depok, Tangerang, Tanger dan Bekasi yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta (Bodetabek). Urusannya menyebutkan bahwa bantuan sosial untuk kebutuhan dasar DKI dan Bodetabek Nilai Rp 600.000 / bulan / keluarga, secara teknis penyaluran dua kali sebulan.

Penyaluran bansos pertama akan berakhir pada 15 Juli 2020. Setelah itu pemerintah akan memberikan bantuan tambahan, Bentuknya adalah menyalurkan bantuan sembako senilai 300.000 / bulan / keluarga mulai Juli hingga Desember 2020. (*)

Post a comment