Kementerian Sosial berencana memperkuat 300 pusat kesehatan di Indonesia pada tahun fiskal 2021

Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Sosial terus meningkatkan, memperkuat, dan memperluas cakupan pelayanan sosial. Kementerian Sosial mengulurkan tangan bantuan kepada masyarakat bertingkat rendah di pedesaan dan jalan-jalan melalui Pusat Perlindungan Sosial (Puskesos). Menteri Sosial -RI Juliari P. Batubara menegaskan, dalam rencana prioritas nasional tahun anggaran 2021, tujuan Kementerian Sosial adalah menyediakan 880 desa / komunitas yang sedang mengembangkan Puskesmas dan 300 daerah / kota yang sedang mengembangkan layanan rekomendasi komprehensif. Menyediakan sistem pendukung (SLRT).

“Dukungan anggaran tentunya sudah kita siapkan. Pada saat yang sama kita sedang mematangkan rencana optimalisasi anggaran. Setelah optimalisasi akan kita alokasikan untuk penguatan dan pengembangan Puskesmas dan SLRT pada TA 2021”, ujar Mensos Jakarta. (03/09/2020). Dalam memberikan pelayanan kepada Jawa Barat melalui video conference, Mensos mengemukakan bahwa dukungan praktis tersebut dilaksanakan untuk menjamin kenyamanan dan kecepatan akses perusahaan terhadap pelayanan sosial. Kompetensi Sosial Edi Suharto .

“Keberadaan Puskesos berarti mendekatkan pelayanan kepada yang membutuhkan. Sehingga masyarakat tidak melangkah terlalu jauh.“ Mencari ”mereka yang mengeluhkan atau mengutuk pelayanan perlindungan sosial yang ingin mereka dapatkan “Tempat”, ujarnya di webinar “Mengoptimalkan Puskesmas sebagai Toko Perlindungan Sosial Terpadu” yang digelar Kamis (3/9/2020). Di sisi lain, Menteri Sosial merekomendasikan agar pemerintah daerah mendorong gencar-gencarnya partisipasi dalam penyusunan anggaran untuk mempromosikan Little Mascus di daerahnya masing-masing. Pasalnya, saat ini Kementerian Sosial juga sedang menjalankan tugas lain dan fokus pada program yang memberikan bantuan langsung kepada orang yang terinfeksi Covid-19.

“Pelayanan perlindungan sosial harus transparan dan mudah diakses. Ke depan, Puskesmas juga akan ikut serta dalam Pendataan Kesejahteraan Sosial (DTKS) Komprehensif. Tahun ini telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang terdiri dari tiga menteri, Itu data daerah yang harus diupdate secara berkala oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Sosial, ”ujarnya.

Sebagai keynote speaker, Gubernur Ridwan Kamil dari Jawa Barat, saya sangat berterima kasih kepada Kementerian Sosial yang telah mengambil langkah konkrit dan mengambil tindakan cepat untuk menyelesaikan masalah sosial. – “Saya ucapkan terima kasih kepada Kemensos, khususnya Mensos atas semuanya. Mensos tahu konsep apa yang harus dilakukan lahir batin, dan segera kembali ke lapangan.” Ridwan Kamil (Ridwan Kamil) Mengatakan. . Pemerintah provinsi akan terus meningkatkan dukungan dan koordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memperkuat rencana pembangunan perlindungan sosial. (*)

Post a comment