Penegakan Hukum Maritim, Hukum Kementerian Perhubungan tentang kapal penangkap ikan berbendera Malaysia yang memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kilas Kementerian

TRIBUNEWS.COM-Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan kembali menemukan kapal penangkap ikan asing melanggar hukum melalui Pangkalan Penjaga Pantai dan Laut (PPLP) Kelas II Tanjung Uban. Ini adalah kapal pukat nelayan bernama JHF 5183 T. Bendera Malaysia memasuki wilayah negara Republik Indonesia hari ini (6/10) di perairan Kepulauan Belakit di Kepulauan Riau. — Pimpinan PLP Tanjung Uban Kelas II Kapten Hande Belerang menjelaskan bahwa pihaknya menggunakan kapal patroli KN untuk patroli navigasi yang aman. Kalimasadha-P.115, pada posisi GPS 01 ° 24’570 “LU / 104 ° 35’087” BT, mendeteksi dan menduga kapal bernama JHF 5183 T memasuki perairan Indonesia. “Saat kami menggunakan KN untuk patroli navigasi yang aman.” Pukul 09.05 WIB kami bertukar dengan kapal patroli Kaltrasadha-P.115 dan Kapten Putra Vardana. Kami mencurigai kapal ini dan segera mendirikannya. Dihubungi lewat radio, tapi kami tidak mendapat tanggapan, “kata kapten kapal. Menjelaskan timeline kejadiannya dengan nyaman, tepatnya di Tanjung Uban, Kepulauan Riau pada Selasa (6/10).

Katanya setelah itu, boarding Tim crew segera melakukan pemeriksaan kapal sesuai dengan ketentuan sanitasi.Hasil pemeriksaan diserahkan kepada nahkoda dan nahkoda. Handry menjelaskan bahwa pada posisi GPS 01 ° 32’204 “LU / 104 ° 36’857” BT, Fakta membuktikan bahwa kapal penangkap ikan tersebut melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia, serta berkoordinasi dengan penanggung jawab pangkalan PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) di Batam yang harus diserahterimakan ke pangkalan tersebut.Kapal tersebut terletak di PLP Tanjung Uban II AD-HOCK pangkalan, “- katanya. -Lalu jam 19.00 WN, kapal patroli KN. Kalimasadha-P.115 bersandar di Dermaga Pangkalan dengan perahu nelayan.

“Total awak 5 orang, termasuk 1 nakhoda Indonesia dan 4 ABK asing asal Malaysia, selanjutnya diperiksa oleh Sanitasi dan Karantina Tanjung Uban sesuai dengan kesepakatan sanitasi,” ucap Kapten Kapten.

Untuk kapal Untuk pelanggaran, pangkalan PLP Kelas II Tanjong Uban akan terus memproses hasil pemeriksaan ini sesuai dengan ketentuan Nas Internasional dan Internasional. (*)

Post a comment