Komite Kedelapan dan lima kementerian memperkuat data komprehensif tentang perlindungan sosial

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Lima kementerian sepakat memperkuat data kesejahteraan sosial (DTKS) komprehensif pada rapat kerja Panitia Gabungan DPR kedelapan. Data kemiskinan yang andal merupakan kunci keberhasilan implementasi program perlindungan sosial.

Pada kesempatan ini, Menteri Sosial Juliari P. Batubara menjelaskan proses multi level pemutakhiran data untuk mendukung berbagai program Kementerian Sosial, termasuk program perlindungan sosial. Proses multi-level ini dimulai di setiap wilayah.

UU No. 16 mengatur peran pemerintah daerah dalam memutakhirkan data kemiskinan. 23 Februari 2014, melibatkan pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 23, 13 13, 2011, tentang Pengelolaan Masyarakat Miskin

Menteri Sosial mencontohkan bahwa kedua peraturan perundang-undangan tersebut berperan penting dalam penentuan verifikasi dan verifikasi (verivali) data kemiskinan, yang akan dimasukkan dalam DTKS dan dikelola oleh Kementerian Sosial.

Baca: Bekerjasama dengan IMI, Kemensos memberikan bantuan sosial kepada pekerja otomotif yang terkena pandemi

“Verifikasi dan validasi data proses dilakukan di wilayah ini. Melalui desa / seluruh desa secara bertahap Dalam pengerjaannya, desa / kelurahan tersebut memutuskan untuk melewati satu atau lebih kelurahan kecil, kemudian melapor ke kabupaten / kota, kemudian ditetapkan oleh Kemensos.Menurut data yang sudah kami peroleh, masih ada Menteri Sosial Jakarta pada Rabu (1 Juli 2020). Dikatakan ada 92 daerah / kota yang belum melakukan update data sejak 2015.

Selain Mensos, ia juga pernah mengikuti PPN / Direktur Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Kependudukan dan Dirjen, Desa, Daerah Tertinggal Dan Menteri Imigrasi (Mendes PDDT) Abdul Halim Iskandar Menteri Kewarganegaraan (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri Zudan Fakrulloh dan Ahli Belanja Staf Kunta Wibawa Dasa Nugraha dari Kementerian Keuangan.

Rapat tersebut diselenggarakan oleh panitia Ketua VIII Yandri Susanto memimpin, dan wakil ketua serta anggota diketuai oleh beberapa anggota untuk terhubung secara online. Menurut perhitungan NIK, 81%. Ia mengatakan: “Kita akan terus cocok, agar target tahun ini 100%. “

Dalam rangka pemutakhiran data, tidak kurang dari 103 daerah / kota aktif memutakhirkan data lengkap rumah tangga miskin di wilayahnya masing-masing —” Tidak kurang dari 103 daerah / kota yang telah memperbaiki datanya, dan tersebar di lebih dari 50% dari data rumah tangga. Kemudian sebanyak 504 daerah / kota terdaftar aktif memperbaiki / mengirim data manfaat tunai (BST), ”imbuhnya.

Post a comment