Digdaya Kementerian Sosial memiliki anggaran yang besar dan penyerapan yang cepat, mencapai CAP keempat

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Seiring kenaikan pagu anggaran, Kementerian Sosial kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota BTP III RI Achsanul Qosasi menyampaikan opini WTP. Disampaikan kepada Menteri Sosial Juliari P Cohen (Juliari P Coal) kepada Kantor Pengendalian Tertinggi Republik Indonesia (BPK) di Kantor Kementerian Sosial atas Laporan Hasil Audit (LHP) Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2019 Jakarta Timur Cawang (24/7/2020).

Oleh karena itu, Kementerian Sosial mengikuti rapat empat kali berturut-turut dan meminta pendapat WTP. Sebelumnya, opini WTP BPK RI dikeluarkan oleh Kementerian Sosial terkait laporan keuangan tahun 2016, 2017, 2018, dan sekarang 2019. -Menteri Sosial Juliari mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial atas semua pekerjaannya. Pendapat WTP kali ini sangat penting bagi Kemensos. Kemensos terus meningkatkan anggarannya, terutama belanja bantuan sosial. Bahkan pada tahun 2020, anggaran Kemensos akan menjadi yang terpenting dari semua anggaran K. anggaran. / L .

“Saya memberikan penghormatan atas pencapaian ini. Dalam anggaran yang terus berkembang, kita dapat meraih dan mempertahankan predikat WTP. Menurut saya hal ini tentunya tidak terlepas dari kerja sama yang baik dan komitmen yang kuat di semua tingkatan. Urusan sosial Kementerian, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran yang transparan dan bertanggung jawab.Tentu saja pencapaian ini tidak bisa dibandingkan dengan kepemimpinan tim review BPK.

Upacara penyampaian laporan keuangan Kementerian LHP 2019 dilaksanakan bersamaan dengan kesepakatan kesehatan. Acara didampingi oleh Menteri Sosial Juliari yaitu Sekretaris Jenderal Hartono Laras Inspektur Jenderal Dadang Iskandar beserta jajaran eselon satu dan dua Kementerian Sosial. Prestasi tersebut sangat berarti. Ini merupakan implementasi pemerintah dalam jaminan sosial penanggulangan COVID-19 Hal tersebut merupakan bagian dari percepatan pengelolaan jaring pengaman sosial Covid-19 dan implementasi rencana perlindungan sosial telah mempercepat pengentasan kemiskinan yang berujung pada peningkatan nilai anggaran. China menambah bansos khusus. Untuk Covid-19, anggaran Kemensos menjadi Rp124,4 triliun rupee.

“Di era pan, tantangan pengelolaan anggaran semakin kompleks. Pengabdian . Begitu pula dengan prinsip tatakel ola, anggaran yang baik harus ditaati, dan good governance yang mengikuti perkembangan zaman dalam situasi krisis harus cepat dan tepat, ”ujar Mensos. -WTP BPK Pendapat tersebut membuktikan kualitas kerja Kementerian Sosial dan tingkat pengeluaran tertinggi sepanjang sejarah, mencapai 63,42%. Menteri Sosial merekomendasikan tindakan segera di posisinya untuk memenuhi rekomendasi BJP.

Pada saat yang sama, Achsanul Qosasi, anggota Partai Revolusi Rakyat III, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mensos yang sangat memperhatikan dan berkomitmen tegas dalam pengelolaan anggaran, penyusunan laporan keuangan dan regulasi. Tindak lanjut atas hasil audit.

Pujian juga harus diberikan kepada Kementerian Sosial pada semua tingkatan yang melaksanakan anggaran dan mengungkapkan laporan keuangan secara adil sesuai dengan standar laporan keuangan.Sistem akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah dan kepatuhan terhadap regulasi telah ditingkatkan, Pasalnya, BPK sudah mengutarakan pendapatnya tentang WTP.

Hartono Laras, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, mengatakan pengelolaan anggaran seharusnya tidak hanya lebih tertib (profesional, transparan dan bertanggung jawab), tetapi juga kinerja belanja harus lebih cepat dan lebih baik.

“Menanyakan WTP BPK bisa dikatakan sebuah prestasi. Namun kedepannya, bersama inspektur, Hartono mengatakan: “Jendral dan pangkat pangkat eselon I Kementerian Sosial berharap agar CAP tidak hanya berprestasi, tapi juga tradisi.”

Post a comment