Untuk memastikan bahwa Bansos mencapai tujuannya, Menteri Sosial secara ketat memeriksa pemasok pemasok bahan makanan Bansos

Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sosial Juliari P Batubara memastikan pengawasan ketat terhadap pemasok yang menyediakan sembako, termasuk penerapan standar audit yang ketat.

Hal ini untuk memastikan keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan harga dan kualitas yang sesuai.

“Kami telah melakukan audit dan pemantauan yang mendalam dan sistematis terhadap pemasok yang menyediakan sembako. Termasuk menangani laporan di situs terkait pemasok yang mungkin mengirimkan produk yang tidak sesuai,” Menteri Sosial Julia (07/14 / 2020) .

Katanya, karena pembelian produk bansos dilakukan oleh penjual. Dari pantauan di lapangan, jika ditemukan kasus, maka konfirmasi akan segera diproses.

“Kami segera memanggil penjual terkait untuk mengecek ulang informasinya. Jika kami menemukan masalah, tentu kami akan mengambil tindakan. Intinya, kami ingin memastikan bahwa semua proses penyaluran bansos mengikuti prinsip kehati-hatian.” -Mendos RI Julie Anri (Juliari) Prinsipnya, Kementerian Sosial memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan dikendalikan melalui mekanisme dan regulasi yang berlaku.

Secara internal, Kementerian Sosial mengaktifkan pengendalian internal melalui cara-cara sebagai berikut: Badan Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

“Ini dilakukan sesuai dengan instruksi Presiden, agar kita yang mendapat alokasi bansos bisa mendapatkan dari kepolisian, Proses Pengadaan Pemberantasan Korupsi (KPK), Biro Pengendalian, Biro Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan barang publik Dan Biro Kebijakan Pengadaan Pelayanan (LKPP) menyatakan – Menteri Sosial Juliari menyatakan aparat penegak hukum seperti Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi hadir untuk memantau proses penyaluran bansos dasar untuk meningkatkan efisiensinya. Tujuan, sekaligus Merujuk pada panduan dan memastikan tidak ada kecurangan.Sebagai bagian dari pengawasan, Kemensos mengundang kepolisian dan Panitia Pemberantasan Korupsi untuk meninjau kembali proses penyaluran bansos, khususnya bansos kepada Republik Demokratik Jakarta dan Bod Tabek, serta bekerja sama dengannya Ditambahkan. Ia mengumumkan.

Menjaga fungsi kontrol yang penting, berpegang pada prinsip berpegang teguh pada bantuan sebagai tujuan, memastikan setiap warga negara berhak menerima bantuan. Sepuluh ribu rumah tangga. Detail informasi, DKI Jakarta sedikitnya ada 1,3 juta Ada 600.000 KK di Kabupaten Bogor, Kota Demao, Tangerang, Tanger dan Bekasi yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta (Bod Tabek). Menurut urusan sosial, basic Permintaan dan bansos yang diberikan Bodetabek senilai 600.000 rupiah. / Bulan / keluarga, secara teknis disalurkan dua kali dalam sebulan. – Penyaluran bansos tahap pertama akan berakhir pada tanggal 15 Juli 2020. Setelah itu pemerintah akan memberikan bantuan tambahan berupa penyaluran Bantuan sembako dari Juli hingga Desember 2020 senilai 300.000 / bulan / keluarga. (*)

Post a comment