Menteri Lingkungan Hidup dan Hutan: Kerja sama untuk memperbaiki lingkungan: restorasi wajib IPPKH pemilik DAS

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Pemulihan DAS merupakan upaya pemulihan lingkungan dan merupakan bagian dari rencana pembangunan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Groom Amin. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi pemulihan kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kewajiban restorasi DAS pemegang IPPKH sangat penting, karena pemerintah pusat atau daerah hanya bertanggung jawab atas kegagalan perbaikan lingkungan. Semua elemen perlu bekerjasama atau “crowdsourcing”, artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam perbaikan lingkungan sesuai dengan kemampuan dan posisinya. Pemulihan dan restorasi vegetasi setelah kegiatan penambangan. Selain itu, setiap pemegang IPPKH wajib memulihkan DAS di luar izin untuk memulihkan daya dukung dan daya dukung lingkungan kawasan. Daerah aliran sungai belum berkurang, “kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam sambutan dalam rangkaian webinar restorasi daerah aliran sungai yang diadakan pada Senin (7/9/2020).

Menteri Siti menambahkan, pemerintah khususnya Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang berkomitmen penuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan tetap fokus pada perlindungan dan peningkatan sandang lingkungan.Sejauh ini terdapat 1.039 unit IPPKH aktif atau setara 500.131 hektar yang terbagi dalam dua kategori utama, yaitu pertambangan IPPKH. Sebanyak 669 unit, seluas 445.953 hektare, IPPKH non pertambangan sebanyak 370 unit, seluas 54.178 hektare.Salah satu manfaat langsung yang diperoleh negara melalui penerbitan IPPKH adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) nasional, yaitu 2009-2020. Total pendapatan Agustus Rp 10,9 triliun. Daerah aliran sungai dipulihkan seluas 560.719 hektare, dan penanaman dilakukan sebanyak 105.202 hektare. Khusus tahun 2020 hingga Agustus, perkebunan dipulihkan. DAS mencapai 10.393 hektare. — – “Ke depan, konsep restorasi DAS tidak hanya untuk memperbaiki lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memilih tumbuhan selain tumbuhan hutan dan jenis pohon serba guna (tutup Menteri Siti.

Dalam webinar ini Dalam rangkaian tersebut, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong juga menjadi pembicara.Hudoyo, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Perlindungan Hutan, Direktur Perencanaan Hutan dan Pengelolaan Lingkungan, Sigit Hardwinarto, Direktur Perlindungan Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Wiratno, Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan Direktur Pemusnahan, Bapak R. Karliansyah, Asisten Bisnis SKK Migas, Julius Wiratno mendatangkan Dinas Pusat LHK, Dinas LHK UPT, Dinas Kehutanan dan Peminjaman Provinsi dan hampir 500 peserta tim pemberitaan dan berita tertulis dan elektronik menggunakan izin hutan, diantaranya Stasiun TV Nasional. (*)

Post a comment