Meski pagu anggaran dinaikkan, Kementerian Sosial sudah menerima pendapat CAP empat kali berturut-turut

Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka peningkatan pagu anggaran, Kementerian Sosial kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota BTP III menyampaikan pendapat WTP. Achsanul Qosasi RI menyampaikan kepada Menteri Sosial Juliari P Batubara Laporan Hasil Audit (LHP) Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2019 yang disampaikan oleh Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK) di Kementerian Sosial Cavang. / 7/2020). Memenangkan opini WTP empat kali berturut-turut. Sebelumnya, opini WTP BPK RI dikeluarkan oleh Kementerian Sosial terkait laporan keuangan tahun 2016, 2017, 2018, dan sekarang 2019. -Menteri Sosial Juliari mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial atas semua pekerjaannya. -Pendapat WTP kali ini sangat penting bagi Kemensos untuk terus meningkatkan anggarannya terutama untuk belanja bantuan sosial.Bahkan pada tahun 2020, anggaran Kemensos menjadi anggaran / agen terpenting diantara semua kementerian. Hasil bagi. – “Saya mengapresiasi prestasi ini. Predikat WTP bisa kita raih dan pertahankan dengan anggaran yang terus bertambah. Menurut saya hal ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang baik dan komitmen yang teguh dari Kemensos di semua tingkatan, terutama dalam transparansi Dan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab. Tentunya pencapaian ini tidak bisa dibandingkan dengan kepemimpinan tim review BPK, ”kata Juliari, Menteri Sosial. -Sesuai dengan regulasi kesehatan, telah dilaksanakan seremoni LHP Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2019. Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal Hartono Laras Inspektur Jenderal Dadang Iskandar serta pejabat Eselon I dan II Kementerian Sosial turut mendampingi Menteri Sosial Juliari. Mengatasi dampak Covid-19 dalam penerapan jaring pengaman sosial merupakan bagian dari upaya percepatan penanganan Covid-19 dan percepatan pengentasan kemiskinan. Nilai tersebut semakin meningkat karena adanya rencana perlindungan sosial yang dilaksanakan.Dalam anggaran bantuan sosial khusus yang dinaikkan tahun ini akibat dampak Covid-19, anggaran Kementerian Sosial menjadi Rp. Rs 124,4 triliun.

“Di era pandemi, tantangan pengelolaan anggaran semakin kompleks. Sesuai dengan prinsip tata kelola, pengeluaran harus ditaati. Tata kelola fiskal yang baik sejalan dengan kebutuhan perusahaan. Menteri Sosial menyatakan:“ Kita harus merespon dengan cepat dan tepat Crisis situasi “.- Pendapat WTP BPK membuktikan kualitas kinerja Kementerian Sosial dan tingkat belanja tertinggi yang dicapai dalam sejarah, mencapai 63,42%. Menteri Sosial merekomendasikan tindakan segera berdasarkan rekomendasi BJP di jajarannya. Tindak lanjut hasil audit.

Sesuai dengan standar sistem akuntansi sosial dan pengendalian internal pemerintah, pujian disampaikan ke berbagai departemen di Kementerian Sosial yang melaksanakan anggaran dan mengungkapkan laporan keuangannya secara wajar.Karena BPK ini mengedepankan opini WTP, sistem Dan kepatuhan regulasi telah ditingkatkan. Menteri Sosial Hartono Laras mengatakan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya harus lebih tertib (profesional, transparan dan bertanggung jawab), tetapi juga kinerja pengeluaran harus lebih cepat dan lebih baik.

“Dapatkan BPK Pendapat itu bisa dianggap sukses. Namun ke depan, dengan dipromosikannya inspektur jenderal dan eselon I Kementerian Sosial, kita tidak hanya berharap CAP bisa berprestasi, tapi juga sebagai tradisi, ”kata Hartono. (*)

Post a comment