Panitia X DPR RI mengapresiasi kebijakan pembelajaran dan pencapaian Kebijakan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Panitia Kesepuluh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atas berbagai program studi selama pandemi Covid-19 dan hasil opini lembaga serta hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan laporan keuangan non-konformitas (WTP) tahun 2019.

Terkait pendapat WTP atas laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019, Pendidikan dan Kebudayaan telah memperoleh opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut (2013-2019).

“Sesuai dokumen LKPP 2019, panitia X DPR RI mengapresiasi APBN 2019 lebih tinggi dari APBN Kementerian Pendidikan. Syaiful Huda, ketua panitia X DPR RI mengumumkan 101,39% Kementerian Kebudayaan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ketua Kemendikbud 110,6% itu juga menyampaikan laporan singkat Musyawarah Kerja Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di ruang rapat Rapat Pansus ke-10 DPR RI, Jakarta, Kamis (27/08/2020) .

Hal ini Saat itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengumumkan bahwa saan (LHP) BPK RI menerima laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 pada 21 Juli 2020.

Selama proses dan setelah peninjauan sudah diadopsi Langkah-langkahnya adalah: 1) Telah disusun tindak lanjut rencana tindak lanjut untuk menyelesaikan kesimpulan pemeriksaan yang disampaikan kepada BPK RI; 2) Terkait kepatuhan, khususnya untuk pengembalian uang pada Surat Perbendaharaan Negara, sebagian besar simpanan telah disetorkan pada Surat Perbendaharaan Negara, dan sisanya dipantau; 3) Memantau perkembangan tindak lanjut di unit kerja terkait. -19

Sejak Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyesuaikan kebijakan dan langkah pendidikan serta solusi pendidikan selama pandemi COVID-19. – – Salah satunya pelonggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), di mana satuan pendidikan berhak mengalokasikan dana BOS untuk menyediakan pulsa kuota internet bagi guru dan siswa. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 untuk tahun 2020 8 Juknis Reguler Permendikbud direvisi dan dirilis pada 9 April 2020.

Melanjutkan kebijakan tersebut, kali ini Kemdikbud berhasil memperoleh dana lanjutan untuk memfasilitasi siswa, guru Persyaratan kuota bagi siswa dan guru. Hal ini untuk menjawab kecemasan masyarakat akan kesulitan ekonomi akibat pandemi.

Post a comment