Kemenhub menggelar Forum Puskoldalnas untuk membahas pemanfaatan Protap dalam pengelolaan tumpahan minyak laut

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Sebagai bagian dari penyusunan prosedur permanen khusus pencegahan tumpahan minyak tingkat ketiga di laut, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Forum Pusat Komando dan Pengendalian Nasional (Puskodalnas) melalui Badan Administrasi Umum Angkutan Laut yang fokus pada pengelolaan perairan dan darurat tumpahan minyak pelabuhan. Program tetap (Protap Tier 3).

Kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta pada 14-16 September 2020 dilakukan oleh Direktur Penjaga Pantai dan Laut (KPLP), Ahmad, atas nama Dirjen Perhubungan Laut. Seluruh kementerian / lembaga anggota Puskodalnas mengikuti acara ini, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Intelijen Nasional Turki, Di sini, SKK Migas, BPH Migas dan PT. Asurasi Tugu Pratama, Indonesia

Direktur KPLP Ahmad (Ahmad) dalam sambutannya mengatakan Forum Puskodanas merupakan pertemuan rutin untuk membahas peningkatan sinergi guna mendukung sistem koordinasi terbaik untuk penanganan darurat tumpahan minyak. Fokus pembahasannya adalah penyusunan prosedur permanen (Protap Tier 3) prosedur permanen untuk mencegah tumpahan air dan minyak pelabuhan, yang akan digunakan dalam prosedur sekunder tetap yang ditetapkan oleh dinas provinsi / regional / lokal. Dan entitas niaga pelabuhan, prosedur unit tetap level 1 dan kegiatan lainnya dilakukan bekerjasama dengan otoritas pelabuhan dan kantor pelabuhan Harbormaster serta kantor unit pengelola pelabuhan, “kata Ahmed.

Baca: Kemenhub gandeng 4 PTN Penelitian tentang transportasi kesehatan selama pandemi- “Mari kita jaga kekompakan dan kekokohan semua anggota Pskodarnas untuk memerangi selamanya dengan limbah berminyak di tingkat 3,” kata Ahmed. Program tersebut dapat berjalan normal dan lancar. Oleh karena itu, “Ke depan, kami akan berupaya mengatasi masalah tumpahan minyak di perairan dan pelabuhan yang cepat, tepat, efisien, dan terkoordinasi.” – Selain itu, Ahmad mengatakan bahwa pemerintah sedang melakukan sesuatu untuk mencegah terjadinya pencemaran. Kebijakan dan mekanisme yang dirumuskan dalam persiapan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Laut, salah satunya mengatur tentang pelabuhan dan kewajibannya. Unit olah raga air lainnya yang memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran, termasuk prosedur, personel, peralatan dan bahan, serta pelatihan pencegahan pencemaran. -Dalam penanganan darurat tumpahan minyak laut, Peraturan Presiden No. 109 tahun 2006 mengatur tentang penanganan darurat tumpahan minyak laut, dan Keputusan Presiden No. 109 tahun 2006 mengatur bahwa tindakan yang komprehensif harus diambil ketika terjadi tumpahan minyak level 3. Penanganan dan kejadian darurat, tim nasional dibentuk untuk merespon tumpahan minyak di Sulawesi Utara. Ahmed mengatakan bahwa ini adalah “prosedur darurat tiga tingkat”. Dalam hal ini, Een Nuraini Saidah, Kepala Divisi Penanggulangan Bencana dan Teknik Bawah Air, juga menjadi penyelenggara acara untuk memahami sepenuhnya tentang penetapan prosedur permanen untuk pengelolaan tumpahan minyak dan air pelabuhan. Substansi Pekerjaan (Protap Tier 3) Forum ini terdiri dari para ahli yang ahli di bidang pekerjaannya masing-masing, yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kantor Hukum Tugu Pratama PT Asuransi Indonesia. Selain itu, donasi yang diserahkan oleh kementerian dan lembaga terkait akan diatur di 3 Protap sebagai panduan untuk implementasi yang lebih baik di lokasi. (*)

Post a comment