Mendorong Lampung memiliki Perda LP2B untuk membuat peta geospasial

Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong daerah merumuskan Peraturan Daerah (Perda) tentang lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B). Ini untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern.

Salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Lampung yang tidak mengizinkan lahan pertanian diubah menjadi lahan pertanian, yang memang luar biasa. Tentunya seluruh daerah / kota di Provinsi Lampung telah menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang lahan pertanian berkelanjutan dan pangan (LP2B).

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyerukan boikot land reform. memproses. Sinergi dengan pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam pencegahan yang optimal.

“Alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan lain akan berdampak negatif pada ketahanan pangan Indonesia. Selain itu juga akan menurunkan kesejahteraan petani.” Menteri Syahrul mengatakan: — Guna mengontrol alih fungsi lahan, Kementerian Pertanian berkomitmen untuk mengawasi verifikasi dan sinkronisasi sawah serta mengidentifikasi peta sawah yang dilindungi. Menteri Pertanian Syahrul mengatakan: “Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 41/2009, Perpres Nomor 59 Tahun 2019 dan peraturan turunannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.” Pasalnya, letak geografi LP2B di 11 wilayah yang memiliki Perda LP2B di Kabupaten Lampung Selatan Tengah. Peta luar angkasa.

Sarwo Edhy, Manajer Umum Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, mengatakan dalam Perda selama ini, rangkuman PLP2B adalah 67 kabupaten / kota dan 17 provinsi. Sebagian besar perda PLP2B yang diundangkan hanya mereproduksi ketentuan UU No.1. 41/2009 beserta peraturan perundang-undangan turunannya.

Jika menyesuaikan dengan amanat UU 41/2009, cukup memasukkan penetapan LP2B ke dalam Perda RTRW dan kemudian dalam peta tata letak detail (RDTR).

Post a comment