Pimpinan Ida Fauziyah menghimbau agar pengusaha memberhentikan karyawan sebagai langkah terakhir

Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sumber Daya Manusia (Menaker) Ida Fauziyah menghimbau seluruh perusahaan / badan usaha untuk berupaya mengatasi dampak Covid-19 saat ini, dengan kebijakan penghentian (PHK) sebagai langkah terakhir. “Situasi dan kondisinya sangat sulit. Namun kini saatnya pemerintah, pengusaha dan pekerja bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi guncangan Covid-19,” Menaker Ida memimpin conference call di Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS) di Jakarta. Mengatakan. , Rabu (8/4/2020). Menaker Ida meminta perusahaan mengambil berbagai alternatif langkah untuk menghindari PHK akibat Covid-19. Mengurangi shift kerja; membatasi / menghilangkan lembur; mengurangi jam kerja; mengurangi hari kerja; dan meninggalkan atau mengundurkan diri untuk sementara. Selain itu, Menaker Ida melanjutkan, langkah lain adalah tidak memperpanjang kontrak pekerja yang habis masa kontraknya, atau memberikan pensiun kepada pekerja yang berhak. – “Alternatif langkah ini harus dibicarakan dulu dengan SP / SB atau perwakilan pekerja. Yang bersangkutan pekerja,” ujarnya. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan per 7 April 2020, dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan 39.977 perusahaan dipecat dan di-PHK, dengan jumlah pekerja / pekerja / pekerja sebanyak 1.010 orang. 579. Jumlah pekerja / pekerja di 17.224 perusahaan yang di-PHK adalah 137.489 pekerja / 22.753 perusahaan. Sedangkan jumlah perusahaan dan pekerja yang terkena dampak sektor informal adalah 34.453 dan jumlah pekerja 189.452. Menaker Ida mengatakan: “Jumlah perusahaan yang melakukan PHK dan PHK 74.430, dengan total 1.200.031 pekerja / pekerja / buruh.” Menaker Ida menambahkan pihaknya dan asosiasi pengusaha Indonesia di berbagai industri telah berupaya untuk mencegah terjadinya PHK. (Apindo) berdialog dan berdialog dengan SP / SB tentang dampak dan keberlanjutan SP SB-19 terhadap dunia usaha. Pekerjaan pekerja / pekerja dan harapan serta perlakuan mereka. << Kementerian Ketenagakerjaan juga telah mengesahkan Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja n.M / 3 / HK.04 / untuk memberikan pedoman perlindungan pekerja / buruh dan kelangsungan usaha untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Ida Fauziyah mengatakan: “Resolusi III / 2020 tentang perlindungan pekerja / buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19”. Langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan Kadisnaker di berbagai provinsi di seluruh Indonesia untuk memprediksi dan mengatasi masalah ketenagakerjaan di wilayah tersebut. PHK atau PHK. Ida Fauziyah mengatakan: “Kami juga mempercepat penerapan kartu pra kerja bagi pekerja yang di-PHK dan pekerja yang diberhentikan secara formal maupun informal.” Selain itu, Menaker Ida mengatakan, langkah-langkah lain termasuk program bantuan, termasuk program infrastruktur sanitasi padat karya. ; Dan pekerjaan produksi intensif; Program Kewirausahaan dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Rapat paripurna dihadiri oleh Hayani Rumondang selaku wakil ketua tripartit nasional departemen pemerintah LKS; Myra Maria Hanartani (asisten tripartit unsur Organisasi Pengusaha Nasional LKS; Pudji Santoso (pengurus tripartit nasional unsur pekerja / serikat LKS; LKS) Sekretaris Tripartit Nasional, Aswan West); dan Anggota Tripartit Nasional LKS. (*)

Post a comment