Pupuk Indonesia pada awal Agustus mendistribusikan 5,4 juta ton pupuk bersubsidi

Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Pupuk (Persero), Indonesia, telah menyalurkan 5.426.509 ton pupuk bersubsidi kepada petani per 5 Agustus 2020.

Angka sebaran tersebut meliputi urea 2.482.263 ton, SP-36 385.031 ton, ZA 491.418 ton, NPK 1.733.851 ton, dan produk hayati 333.946 ton.

Wijaya Laksana, Head of Corporate Communication PT Pupuk Indonesia (Persero), mengatakan jumlah tersebut setara dengan 68% dari 7.949.303 ton yang dialokasikan negara pada tahun 2020, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020. Kata Vijaya.

“Di beberapa daerah tingkat serapannya sangat tinggi, misalnya Provinsi Jawa Barat 84%, Provinsi Banten dan Kalimantan Utara sudah mencapai 85%, Provinsi Sumatera Selatan 80%, dan Provinsi Sulawesi Selatan 76% “, tambah Wijaya. Usai pendistribusian, perseroan juga menyiapkan stok pupuk tanpa subsidi di kios resmi. Perusahaan mencontohkan stok pupuk tak bersubsidi saat ini sekitar 759.895 ton.

“Inventarisasi bisa dibeli dari baris pertama sampai baris ketiga dan di lapak pupuk resmi. Tujuannya untuk memprediksi. Permintaan petani yang belum mendapat penyaluran pupuk bersubsidi, Wijaya mengatakan:“ Kita sudah memenuhi -Kebutuhan petani terdaftar di RDKK, agar dapat terus memenuhi kebutuhan pupuk petani dan menjaga produktivitas sektor pertanian. “-Pupuk Indonesia mencontohkan stok pupuk bersubsidi yang tersedia dalam keadaan aman. Berdasarkan data perusahaan, total stok 1.316.076 ton, yaitu sekitar lima kali lipat dari kebutuhan minimal 244.893 ton untuk menjaga ketersediaan pupuk di masyarakat pertanian: PT Pupuk Kaltim, PT Petrokimia Gresik , PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Pupuk Sriwidjaja .

Wijaya mencontohkan Pupuk di Indonesia hanya menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang tergabung dalam organisasi petani. Sudah masuk dalam persyaratan sistem e-RDKK Pendaftaran.

Pupuk Indonesia akan senantiasa menaati semua aturan yang berlaku terkait pendistribusian pupuk bersubsidi.Misalnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 / M-DAG / PER / 4/2013 yang melibatkan lini pertama hingga keempat di Tanah Air. Level pertama adalah pembelian dan pendistribusian pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Serta Peraturan Menteri Pertanian tentang pendistribusian dan harga eceran maksimum pupuk bersubsidi dari sektor pertanian tanggal 1 Januari 2020, dan Peraturan Menteri Pertanian tanggal 10 Oktober 2020. — ” Kedua aturan ini dengan jelas mengatur persyaratan, kewajiban dan tanggung jawab produsen, distributor, distributor atau pengecer untuk pupuk bersubsidi HET. Aturan ini harus dipatuhi saat mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada petani. Sebagai produsen, kami berkomitmen untuk menaati regulasi yang berlaku, termasuk aturan terkait aturan distribusi berbasis e-RDKK, ”ujarnya. Kementerian Pertanian bisa mengurangi kecurangan dan menjadikan penyaluran pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran. Selain itu, terima kasih kepada Sistem ini juga diyakini mampu menghindari duplikasi data penerima hibah.

Post a comment