Komite Kedelapan dan lima kementerian memperkuat data komprehensif tentang perlindungan sosial

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Delapan kementerian dan komisi sepakat untuk memperkuat Data Kesejahteraan Sosial Komprehensif (DTKS) pada pertemuan VIII DPR Komite Bersama. Data yang dapat diandalkan tentang kemiskinan adalah kunci keberhasilan implementasi program perlindungan sosial.

Pada kesempatan ini, Menteri Sosial Juliari P. Batubara (Juliari P. Batubara) menjelaskan cara memperbarui proses multi-level data untuk mendukung berbagai program Kementerian Sosial, termasuk program perlindungan sosial . Proses multi level ini dimulai dari wilayah.

Undang-Undang Nomor 1 mengatur tentang peran pemerintah daerah dalam memutakhirkan data kemiskinan. 23 Februari 2014, terkait dengan pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 23, 13 13 Tahun 2011, tentang Pemeliharaan Masyarakat Miskin.

Menteri Sosial menegaskan bahwa kedua regulasi tersebut memuat peran penting pemerintah daerah dalam menentukan verifikasi dan verifikasi (verivali) data kemiskinan, yang selanjutnya akan dimasukkan dalam DTKS yang dikelola masyarakat miskin. Kementerian Sosial.

Baca: Kemensos dan IMI bekerja sama untuk mendistribusikan larangan kepada pekerja otomotif yang terkena pandemi

“Proses verifikasi dan verifikasi data dilakukan di daerah. Dilakukan secara bertahap oleh warga desa / aparat integritas, dan oleh warga desa / Keputusan muslim. Kemudian lapor ke kabupaten / kota, kemudian ditetapkan oleh Kemensos. Berdasarkan data yang kami peroleh, masih ada 92 kabupaten / kota yang belum mengkinikan data tersebut sejak tahun 2015 diumumkan oleh Menteri Sosial “, Jakarta, Rabu ( 7 Januari 2020) diumumkan. d. Verifikasi Data Kemiskinan “, ini Menteri Desa Mendes PDDT dan Imigrasi (Mendes PDDT) Abdul Halim Iskandar, Direktur PPN / Bappenas Suharso Monoarfa, Kependudukan dan Kewarganegaraan Umum Rapat dipimpin oleh Zudan Fakrulloh dari Kementerian Dalam Negeri (Dukapil) dan Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Pakar Belanja Negara dari Kementerian Keuangan. Rapat tersebut diketuai oleh Yandri Susanto, Ketua Panitia Kedelapan, didampingi oleh Wakil Ketua dan beberapa anggota yang dihubungi secara online. Selain itu, Sosial Mendagri mengatakan, data DTKS sudah sesuai dengan data Dukapillar, Kementerian Dalam Negeri. Menurut NIK, jumlahnya 81%. Ia mengatakan: “Kita terus mendekatkan agar target tahun ini 100%. “

Untuk memperbarui data, tidak kurang dari 103 kabupaten / kota telah secara aktif memperbarui data keluarga dalam kemiskinan lengkap di daerah masing-masing —” Total 103 kabupaten / kota telah meningkat lebih dari 50 Persentase data rumah tangga di wilayah mereka. Kemudian tidak kurang dari 504 daerah / kota terdaftar sebagai aktif memperbaiki / mengirim data manfaat tunai (BST), ”imbuhnya.

Post a comment