Ini adalah hasil pemeriksaan penyaluran BLT dana desa di Banten

Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Imigrasi (Departemen PDTT) melakukan pemeriksaan mendadak (Sidak) pada Distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) di Dana Desa (DD) di empat kabupaten di Provinsi Banten.

Salah satu alasan untuk inspeksi mendadak adalah bahwa Banten adalah salah satu daerah di mana distribusi BLT masih 20%. Kecuali untuk Kota Banten, lima wilayah yang distribusinya masih di bawah 50% adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) 44%, Maluku 44%, Maluku Utara 42%, Papua 20% dan Papua Barat 44% . -Mister Halim menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut. Banyak fakta yang ditemukan bahwa hasil sinkronisasi data tidak langsung datang dari Pemerintah Daerah (Pemkab) atau Camat. Sehubungan dengan keluarnya peraturan gubernur tentang penyaluran dana desa, dana desa baru telah masuk ke rekening dana desa (RKDees).

“Tidak ada surat kuasa dari Bupati yang mentransfer dana dari KPPN ke RKDes. Meski PMK tahun 2020 sudah 50, Perbup sudah tidak diperlukan lagi”, laporkan saja penyiapan jati diri, lalu “keluarkan dari KPPN” , Kata Menteri Gus dalam sambutannya, Selasa (2/6/2020).

Fakta lain Menurunnya bantuan sosial (Bansos) di tingkat provinsi dan daerah serta dana di BLT desa adalah Rp 600.000, dan BLT mewajibkan bantuan sosial untuk disalurkan kembali setelah penyaluran.

Menteri Gus mengatakan, solusi yang kami berikan adalah meminta desa mengalokasikan BLT berdasarkan data yang diputuskan dalam rapat khusus. Dalam musyawarah desa (Musdesus), langkah selanjutnya adalah memberi tahu pemerintah daerah apakah BLT sudah dialokasikan untuk masyarakat yang perlu menyesuaikan waktu dan tidak tumpang tindih – Menteri Gus juga memberitahukan alokasi dana sejak vil Lageois pada 1 Juni 2020. Penghasilan saat memasuki RKDes mencapai Rp23 miliar. Mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu mengatakan, Rencana Kerja Perdesaan Padat Karya (PKTD) itu didanai Rp 1,4 miliar. Pembagian PKK menunjukkan apakah desa tersebut sudah mulai berkembang menuju normal baru sesuai dengan rekomendasi pemerintah.

Selain itu, dana desa yang digunakan untuk rencana darurat desa Covid-19 telah mencapai 2,654 miliar rupiah. Tunjangan ini dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi Covid-19 di tingkat OPD, karena ruang isolasi di desa hanya digunakan untuk keperluan tersebut.

Dana Desa BLT

Post a comment