Kementerian Dalam Negeri menghormati proses pemakzulan Bupati Jamber Faida

Kilas Kementerian

Kementerian Dalam Negeri TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghormati hak Pemerintah Bupati Jember Provinsi Jawa Timur untuk mengutarakan pendapat dalam rapat paripurna terkait proses politik pemakzulan Bupati Jember Faida.

“Kementerian Dalam Negeri menghormati proses politik yang terjadi di Kabupaten Jamber sebelum ada putusan MA,” Pusat Informasi Bahtiar Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen) digelar, Kamis (23/7/2020). : Kementerian Dalam Negeri sedang memantau pelaksanaan rencana adaptasi baru oleh kompetisi inovasi daerah – tidak hanya itu, keputusan bersama dalam rapat paripurna DPRD juga akan diteruskan ke Mahkamah Agung untuk melakukan uji substantif dan membuktikan apakah pemberhentian Bupati James sudah cukup. Oleh karena itu, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri juga menghormati prosedur hukum yang berlaku saat ini.

“Nanti dia bilang akan mengadili proses peradilan di MA. Kami tinggal menunggu prosesnya. Faktanya kami menghormati proses hukum. Proses politik dan hukum yang sedang berjalan,” jelas Bahtiar.

Selama ini Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan pedoman kebijakan untuk Kabupaten Jember. — Seperti kita ketahui bersama, Kabupaten Jember belum menetapkan Perkada pada APBD, hanya Perkada yang tersedia di l’APBD, sehingga Gubernur Jawa Timur harus membantu dalam menyetujui Perkada pada APBD. Ia mengatakan, PAPBD akan mendapat persetujuan bersama pada tahun anggaran 2018.

Tidak hanya itu, Kementerian Dalam Negeri juga telah mengusulkan peran Akil W sebagai gubernur pemerintah pusat, mendorong peninjauan kembali sesuai dengan SPT gubernur, dan segera melaporkan hasil peninjauan, serta mendorong tim peninjau untuk memanfaatkan manfaat sebagai esensi peninjauan. Sesuai tahapan dan tenggat waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, Kabupaten Jember yang belum mencapai kesepakatan bersama dengan APBD 2020 dapat dikenakan sanksi. Setelah menerima hasil pemeriksaan, tim bentukan Gubernur Jawa Timur itu dinyatakan melakukan pelanggaran administratif. (*)

Post a comment