Kemenkop dan UKM mendukung Polri dalam menyelesaikan kasus kerja sama Indosurya

Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Kisah investasi palsu berkedok koperasi Indonesia sepertinya belum berakhir. Kini, publik kembali disiksa dengan kisah tragis serupa yang disiarkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta yang menelan biaya miliaran rupiah kepada nasabah.

Bahkan dana masyarakat yang tersimpan di KSP Indosurya Cipta pun bukan main-main, mencapai Rp 10 triliun. Alasan mereka menabung di Indosurya karena tertarik dengan tingginya tingkat suku bunga 9% hingga 12% per tahun. Suku bunga simpanan jauh lebih tinggi dari suku bunga simpanan 5% hingga 7%. hasil? Komunitas ditipu lagi.

Akibat merebaknya kasus ini, Kementerian Koperasi dan UKM pun tak tinggal diam. Menteri Koperasi dan Profesor Rully Indrawan dari UKM mengungkapkan pihaknya telah meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk memblokir pergantian badan hukum Koperasi Indosurya. Selain itu, kami juga telah menetapkan agenda bersama agar tidak teridentifikasi sebagai praktik koperasi lain, ”kata Profesor Rully usai rapat koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kemenkumham di Jakarta kemarin. -Menteri Koperasi dan UKM Agus Staf Khusus Santoso menambahkan, Asisten Pengawas melakukan peninjauan terhadap KSP Indosurya Cipta dari 26 hingga 30 November 2018. Hasil pemeriksaan ditemukan melanggar ketentuan administrasi, sehingga pada 26 Februari 2019, KSP Indosurya Cipta dikenakan sanksi administratif berupa peringatan pertama, dan beberapa hasil investigasi yang ada harus segera diperbaiki .— “” Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan sanksi administratif, selama ini KSP Indosurya Cipta belum menyelesaikan laporan berdasarkan hasil Pemantauan menemukan pelanggaran yang bermasalah, ”kata Argus.

Pada 19 Februari 2020, Pembantu Pengawas mengatakan telah kembali melakukan pemantauan dan meminta KSP Indosurya Cipt untuk menyampaikan laporan keuangan per 19 Desember 2011. . Per 31 Desember 2019, laporan keuangan sampai saat ini dan rencana / jadwal penyelesaian pembayaran untuk anggota. Namun, sejauh ini belum ada konfirmasi dari manajemen. Pada April 2020, pendamping pengawas kembali menerima surat dari anggota koperasi Indosurya tentang pengaduan melalui PPID Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, agar Kementerian dapat segera menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah tersebut. Indosurya, “Argus menyimpulkan. (*)

Post a comment