Mensos, Menkeu dan Mendagri mempercepat update DTKS agar Bansos lebih fair dalam tujuannya.

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mempercepat pemutakhiran data perlindungan sosial secara komprehensif oleh pemerintah kabupaten / kota (Pemda). Melalui SKB ini, diharapkan kualitas pemutakhiran data dapat ditingkatkan dan tujuan rencana penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

Hal tersebut dijelaskan dalam SKB Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri. Nomor internal: 360.1 / KMK / 2020, nomor: 2020 nomor 1, nomor: tahun 2020 nomor 460-1750, isinya melibatkan pemerintah daerah dan negara bagian yang berencana untuk menyetujui pada 28 Juli 2020 untuk mempercepat update data perlindungan sosial yang komprehensif . Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyambut baik keluarnya peraturan tersebut. Sebab selama ini pemutakhiran data menjadi isu yang krusial, terutama dalam berbagai program pembangunan perlindungan sosial.

“Saya menyambut baik keluarnya SKB ini. Selama ini masih terdapat kendala pemutakhiran data yang menjadi tantangan dalam mengalokasikan berbagai bantuan kepada penerima bantuan. Menteri Sosial Juliari mengatakan di Jakarta (09/08) : “Istilah bantuan sosial bertarget rendah karena proses pemutakhiran data belum mencapai kondisi terbaik. “Kekuasaan menjadi Bupati / Pemerintah Kota. Hal itu tertuang dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 8. 13/2011 (pokoknya wajib), pemutakhiran data bersifat multi level yang dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten / kota. Proses-Misalnya, Pasal 8 menyebutkan bahwa verifikasi dan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh sumber-sumber potensial maupun sumber perlindungan sosial jalan, jalan, atau desa.

“Oleh karena itu, Kementerian Sosial tidak secara langsung Pengumpulan data. Misi Kementerian Sosial adalah menentukan data bagi kecamatan untuk melakukan proses pemutakhiran data. Masalahnya, kata dia, masih ada pemerintah kabupaten / kota yang terlewat atau tidak aktif melaksanakan pemutakhiran. “-Di sisi lain, Kementerian Sosial tidak memiliki kekuasaan langsung kepada pemerintah kabupaten / kota. Oleh karena itu, diharapkan dengan kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam proses pemutakhiran data lebih efektif dalam mendorong dan meningkatkan kegiatan daerah / kota .– –SKB mengemukakan bahwa pemutakhiran DTKS merupakan salah satu strategi agar rencana penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran.Pemutakhiran data dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah minimal 1 (1) kali dalam 1 (satu tahun).

Tentang dinas-dinas pemerintahan SKB tersebut menyatakan bahwa secara garis besar tanggung jawab dan fungsi Kementerian Sosial adalah menyiapkan data perlindungan sosial (DTKS) yang lengkap sebagai basis data awal pemutakhiran data, menyiapkan sistem pemutakhiran DTKS melalui SIKS-NG, dan menetapkan DTKS yang dibuat oleh pemerintah daerah. Tugas dan fungsi pemutakhiran hasil serta penyampaian surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri kepada kepala daerah di berbagai daerah harus segera melakukan pemutakhiran DTKS sesuai dengan pengelolaan data Kementerian Sosial, dan memberikan kemudahan bagi Kementerian Dalam Negeri.Bupati / Pemerintah Kota mengaitkan DTKS dengan nomor KTP penduduk Matching.

Tugas dan fungsi Kementerian Keuangan antara lain mengkaji DTKS dan mendorong pemerintah daerah melalui kebijakan fiskal dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan untuk mengalokasikan dana transfer masyarakat.

“Oleh karena itu, SKB ini menetapkan bahwa tidak dialokasikan ke daerah. Transfer dana publik dari pemerintah memberikan sanksi dan secara aktif memperbarui data. “Kata Menteri Sosial.

Post a comment