Kementerian Sosial memastikan warga KAT bisa mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dan sembako melalui KTP sementara

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sosial Juliari P. Batubara menegaskan komitmen dan keseriusan pemerintah yang besar terhadap kualitas hidup dan fungsi sosial masyarakat adat Indonesia. Menghadapi pandemi Covid-19, Kementerian Sosial memastikan masyarakat adat terpencil (KAT) diikutsertakan dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan sembako.

Kurangnya dokumen kependudukan, dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk (KTP), merupakan masalah yang khas dan tidak menghalangi warga KAT untuk ikut campur dalam program ‘JPS.

“Ini bisa diselesaikan,” kata Menteri Sosial Julia (Juliari) di Jakarta, Selasa (11/8). 9 Agustus Sebelumnya, pada Senin (10/08), Mensos menyampaikan pandangannya dalam webinar internasional yang diselenggarakan Universitas Jember bekerjasama dengan lembaga-lembaga berikut dengan tema “Covid- Indigenous People in the 19th Era “. The Asia-Pacific Expert Center for Sustainable Development Education (RCE-ESD). Mendampingi Mensos dan Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto (Edi Suharto). Mensos menjelaskan dalam penjelasannya Akibat pandemi Covid-19, masyarakat adat menjadi kelompok paling rentan dan berisiko. Memang, merek tidak dapat memperoleh informasi tentang virus, pengetahuan tentang pencegahan dan perlindungan diri virus, serta layanan medis. ” Dia menambahkan.

Sikap serius pemerintah dalam meningkatkan fungsi sosial KAT juga tercermin dari adanya arahan khusus pengelolaan masyarakat adat pada eselon II yaitu arahan pemberdayaan masyarakat adat terpencil. – Selama ini Kementerian Sosial Berbagai rencana pemberdayaan KAT telah disusun.Pada tahun 2019, rencana pemberdayaan KAT telah memberikan manfaat kepada 2.099 rumah tangga dengan anggaran sebesar Rp 137 miliar. Hingga tahun 2018, besaran bantuan mencapai Rp 127 miliar.Selain dana bantuan, keluarga peserta program pemberdayaan KAT juga mendapatkan bantuan lainnya, antara lain peralatan rumah tangga, bibit tanaman untuk budidaya tanaman, dan bantuan.

Saat ini terdapat 10 provinsi dengan target rencana otorisasi KAT antara lain Bali, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung, sedangkan 24 provinsi lainnya (dari Aceh hingga Papua) menjadi sasaran rencana otorisasi KAT.

Post a comment