Menaker Ida Fauziyah meluncurkan “Keluhan THR 2020”

Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Ketenagakerjaan telah membentuk Posko Pengaduan Hari Raya Keagamaan (THR) pada tahun 2020.

Tidak hanya di pusat, tetapi juga di agen-agen tenaga kerja di setiap provinsi dan kabupaten, stasiun pengaduan THR telah didirikan. Menteri Sumber Daya Manusia Indonesia Ida Fauziyah mengatakan bahwa keberadaan stasiun pengaduan THR adalah cara untuk memfasilitasi pemerintah. Dengan cara ini, pekerja / pekerja dapat secara efektif dibayar untuk hak atas THR sesuai dengan peraturan saat ini.

“Dari 11 hingga 31 Mei 2020, selama jam kerja (jam 8 pagi sampai jam 3:30 sore), pekerja yang mengeluh oleh Posko THR pada tahun 2020 dapat digunakan online di www.kemnaker.go.id/ Pengusaha dan pengusaha, ”kata Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah pada konferensi pers virtual yang diadakan di kantor Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta, Selasa (12/5/2020). Pada tahun 2020, pos-pos keagamaan THR di daerah tersebut. Menurut mekanisme dan peraturan legislatif, menerima pengaduan, mengawasi dan menyediakan penerapan THR keagamaan, dan menyediakan layanan konsultasi dan penegakan hukum.

Bahkan sekarang, Departemen Tenaga Kerja telah membentuk kelompok kerja penegakan hukum dan penegakan hukum. Pusat pemantauan di berbagai daerah mengimplementasikan layanan konsultasi untuk pembayaran THR pada tahun 2020 sehingga implementasi THR SE dapat dilakukan dengan tertib dan efisien, dan kesepakatan yang dapat memuaskan semua pihak (yaitu pekerja / pekerja dan pengusaha) telah tercapai. Dia mengatakan: “Kami juga mengimbau pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam mendorong dan melaksanakan langkah-langkah kebijakan pemerintah. Sangat penting untuk menjaga situasi yang menguntungkan di semua aspek selama Kovici Emergency-19.”

Menda Ida mengatakan bahwa akibat wabah Covid-19 Situasi epidemi telah mempengaruhi perekonomian dan kebijakan pemerintah. Idul Fitri 1441 H jatuh pada tanggal 24 Mei 2020, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Namun demikian, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemberian THR keagamaan dalam keadaan darurat Covid-19 untuk menjamin kelangsungan usaha, dengan tetap memperhatikan kebutuhan pekerja / pekerja untuk membayar THR keagamaan, sebagaimana tertuang dalam surat edaran tersebut. Menteri Tenaga Kerja (SE) M / 6 / HI.00.01 / V / 2020, terkait pelaksanaan perusahaan yang mendapat THR religius tahun 2020 saat wabah Pa Covid-19. Ida Fauziyah mengatakan, diharapkan pada tahun 2020 RUU tersebut dapat berjalan dengan tertib dan layak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak (yaitu pekerja / pekerja dan pengusaha). Sesuai peraturan pemerintah tentang pengupahan (PP) No 78 tahun 2015, masyarakat yang bekerja sama dengan Permenaker tentang THR religius pekerja / buruh No 6 2016 selama 1 bulan atau lebih.

“Saya ingatkan lagi bahwa THR religius adalah pendapatan non upah dan pengusaha harus membayarnya kepada pekerja / buruh dalam waktu 7 hari sebelum hari raya keagamaan,” ujarnya. -Minister Date menyatakan bahwa pengawas ketenagakerjaan akan mendorong pengusaha dan pekerja untuk berdialog dengan penulis. Pembayaran THR agama dilakukan sesuai dengan peraturan hukum dan ketentuan perusahaan. (*)

Post a comment