Menteri Dalam Negeri tidak melarang penggunaan ojek in-line atau biasa

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Dalam Negeri Kapuspen, juga Plt. Direktur Jenderal Kebijakan Dalam Negeri dan Pemerintah Bahtiar mengklarifikasi berita berikut: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah melarang penggunaan sepeda motor online atau tradisional selama pandemi Covid-19. -Bahtiar (Bahtiar) dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmen) No. 440-830 tahun 2020, yang memberikan para pejabat negara pedoman baru untuk produksi normal dan pengobatan penyakit virus corona yang aman pada tahun 2019 (Covid- 19) (Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Pemda) sebenarnya memiliki pedoman ASN tentang bagaimana memulai kehidupan normal yang baru. Salah satunya menyangkut penggunaan angkutan umum.

Dalam Perpres tersebut, tidak dilarang untuk mengoperasikan orc. Harap diperhatikan. Himbauan tersebut hanya untuk mencegah terpapar virus.

“Kesepakatan tersebut berupa imbauan dari Kementerian Dalam Negeri dan pejabat pemerintah daerah untuk menyambut baik produksi normal baru dan tatanan keselamatan. Menurut Comenpan, Covid -19. Menggunakan angkutan umum khususnya ojek berkualitas, ojek online dan ojek biasa dengan menggunakan helm bersama, ruang lingkup yang ditentukan dalam peraturan menteri sebenarnya tergantung pada kementerian dalam negeri dan aparat daerah, serta pemberitahuan RB, Selain itu, Bahtiar mencontohkan, Kementerian Dalam Negeri tidak mengatur pengoperasian ojek online. Sepeda motor biasa / taksi resmi Kementerian Perhubungan.

“Kepmendagri berlaku untuk ASN Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Masyarakat Setempat. Tentang ‘ojek online’. / Solusi poin ojek reguler adalah jika ASN Kemendagri / Pemda ingin naik ojek / ojek online biasa, mohon bawa helm sendiri.Jangan pakai helm yang disediakan supir ojek, karena helm penumpang saya pakai untuk penumpang lain Helm, jadi cenderung menjadi alat komunikasi, “Bakhtiar menjelaskan.” -Tafsir yang berbeda makna. Kementerian Dalam Negeri akan segera merevisi dan memperbaikinya. “Untuk menghindari tafsir yang berbeda, akan direvisi dan direvisi sesuai. Tingkatkan, ā€¯ujarnya. Mengingat kewaspadaan dan kewaspadaan, mengingat penggunaan helm ojek online maupun ojek reguler menjadi sumber penyebaran Covid 19. Oleh karena itu, lebih ditekankan kehati-hatian. Menurut undang-undang, tidak ada aturan yang melarang kegiatan rutin. Pengoperasian ojol dan ojek, “ujarnya-tentu saja, lanjut Bakhtiar. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menyambut baik pihak ojek / ojek / ojek online dengan perjanjian operasi yang ketat, sehingga bisa Menghilangkan potensi celah penularan virus. Namun yang pasti Menteri Dalam Negeri tidak pernah melarang peredaran ojek. Hal ini jelas ditegaskan bahkan dalam Peraturan Menteri.

Post a comment