Kementerian Ketenagakerjaan: Pegawai mediator hubungan kerja siap menjaga posko THR

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Tenaga Kerja memastikan bahwa karyawan mediator hubungan kerja siap untuk memantau pembayaran upah hari keagamaan (THR) pada tahun 2020. Mediator akan terus melayani. Posisi Posko (Posko) THR 2020 disediakan oleh pemerintah.

“Untuk memastikan pembayaran THR keagamaan efektif, Kementerian Ketenagakerjaan kami telah menyiapkan posko THR online. Kami juga telah menyiapkan mediator untuk datang ke Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Haiyani Rumondang pada Jumat (15/5). Siaran pers Kementerian Tenaga Kerja Jakarta menyatakan: “Ini telah memfasilitasi konsultasi publik dan pengaduan tentang THR.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Menurut penjelasannya, mediator hubungan kerja mempunyai tanggung jawab mediasi, dan sudah dilupakan. Undang-undang yang menyatakan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa termasuk kepentingan. Konflik, perselisihan pemecatan, dan perselisihan serikat / serikat pekerja. Perusahaan-selain “Pasca THR 2020” yang disediakan Kementerian Tenaga Kerja secara online, Disnaker Provinsi, Kabupaten / Kota juga menyediakan “Katanya:” Masyarakat Secara khusus, pekerja / buruh dan pengusaha yang memiliki masalah terkait HRT dapat memperoleh manfaat dari Kementerian Sumber Daya Manusia dan THR Posko di seluruh wilayah Indonesia, tergantung tempat tinggal tempat kerja masing-masing. ”Dirjen PHI dan Jamsos. Dirjen PHI dan Jamsostek menambahkan, terdapat 826 mediator di tingkat pusat dan daerah. Jumlah perusahaan yang diawasi adalah 297.743.

Meski terjadi ketimpangan antara jumlah mediator dan objek pengawasan, Direktur Jenderal Perlindungan Sosial dan Jamsostek memastikan pemerintah memantau pembayaran THR keagamaan semaksimal mungkin pada tahun 2020. -Dia menekankan: “Oleh karena itu, jangan takut berkonsultasi atau komplain. Kami, pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasti akan ada untuk mengawasi pembayaran THR.” – Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi pandemi Covid-19, rilis pemerintah Surat Edaran Menteri Sumber Daya Manusia RI M / 6 / HI.00.01 / V / 2020, terkait dengan ganti rugi palsu agama 2020 yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam Pandemi Virus Corona (Covid-19) yang terjadi pada tahun 2019. . Tujuan SE ini adalah untuk memastikan terlaksananya remunerasi bagi pekerja yang telah menerima THR sebelum hari raya keagamaan dan untuk memastikan bahwa bisnis saya tetap berjalan.

“Semangat dari pemberitahuan ini adalah untuk mendorong dialog antara pengusaha dan pekerja ketika perusahaan tidak mampu membayar pajak sumber daya manusia tepat waktu. Tentu saja, berdasarkan integritas timbal balik, laporan keuangan internal yang transparan, dan kesepakatan bersama, satu sama lain Kepercayaan, “kata Direktur Jenderal Kesejahteraan Sosial dan Jaminan Sosial. on line. Artikel ini dapat diakses melalui website www.kemnaker.go. Selain itu, kantor tenaga kerja provinsi dan regional / kota juga menyediakan pos komando serupa untuk memantau pembayaran THR aktual pada tahun 2020.

Post a comment