Kemendes PDTT telah merumuskan kebijakan yang tepat untuk pembangunan daerah tertinggal

Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden Nomor 63 (Perpres) Tahun 2020 yang mengatur LFA tahun 2020-2024. 62 area telah diidentifikasi sebagai area terbelakang.

Daerah miskin tersebut tersebar di Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua dan Papua Barat. Abdul Halim Iskandar dari Kementerian Pedesaan, Pembangunan Daerah Miskin dan Imigrasi (Mendes PDTT) telah menanggapi dengan baik kebijakan Presiden Joko Widodo. Gus, nama panggilannya. Menteri Gus mengatakan bahwa jika Perpres disebutkan, standar-standar ini disebut daerah miskin dalam segala hal untuk memahami sumber daya manusia, peralatan dan infrastruktur, kemampuan keuangan dan aksesibilitas.

Daerah tertinggal ini merupakan salah satu tugas Kementerian Desa, Dinas Pembangunan dan Keimigrasian Daerah Tertinggal (PDTT) yaitu Dinas Daerah Miskin (Ditjen PDT).

— Menurut Pasal 18 Peraturan Presiden No. 12 tahun 2015, misi dari PDT DG adalah untuk mengatur perumusan dan implementasi kebijakan yang bijaksana sesuai dengan ketentuan berikut untuk mempercepat pengembangan ketentuan perundang-undangan di daerah tertinggal.

“Dengan Perpres ini, departemen PDTT akan merumuskan kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal tersebut,” kata Menteri Gus.

Desa adalah unit terkecil di daerah miskin. Departemen PDTT. Untuk itu, rencana kegiatan dan kebijakan strategis akan dirumuskan agar masyarakat pedesaan lebih berkembang dan berkembang.

Untuk menentukan skala prioritas pembangunan pedesaan, Kementerian Kesehatan PDTT bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pertanian Bogor dan Universitas Indonesia untuk mempelajari proyek-proyek yang ramah masyarakat.

Post a comment