Menteri Tenaga Kerja: Wajib bayar untuk Hari Raya H-7

Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Menjelang Idul Fitri Ramadhan 2020, Menteri Tenaga Kerja Ida Fozyah mengingatkan kontraktor agar membayar pembayaran hari raya keagamaan (THR) tepat waktu. Menaker Ida Fauziyah mengatakan kepada para pekerja saat berkoordinasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja bahwa selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya keagamaan. “Pada Senin (5/11/2020) di Jakarta, bekerja di Indonesia melalui tautan video.

Agama THR sendiri tunduk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Nomor 6 Tahun 2016 tentang hari raya keagamaan bagi pekerja perusahaan / pekerja di perusahaan) Tunjangan).

Permenaker berasal dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Pengusaha yang menunda pembayaran THR keagamaan pekerja adalah denda yang tidak dibayar dan gagal membayar THR Pemberi kerja dapat dikenakan sanksi administratif sampai perusahaan berhenti beroperasi sebagian, ”Mini Kementerian Ketenagakerjaan .

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan juga mengeluarkan surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, bernomor: M / 6 / HI.00.01 / V Tahun 2020, Terkait pelaksanaan tahun agama 2020, bekerja di perusahaan pada saat pandemi Covid-19 (selanjutnya disebut SE THR).

Berdasarkan surat edaran ini, seluruh gubernur Indonesia wajib memastikan bahwa perusahaan membayar pekerja yang beragama dengan cara sebagai berikut THR: Patuhi peraturan perundang-undangan.

“Semangat edaran ini sangat mendorong dialog antar pengusaha untuk mencapai kesepakatan. “Jika kontraktor tidak mampu membayar THR, tidak menghilangkan tanggung jawab pengusaha. Kata Menteri.“ Denda ini diatur dan digunakan untuk pengelolaan kesejahteraan pekerja / pekerja, dan tidak menutup kemungkinan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar pekerja / pekerja agama. THR. “F Dialog antara pengusaha dan pekerja / pekerja. -” Proses dialog didasarkan pada laporan keuangan internal perusahaan yang transparan, dan kesepakatan dicapai secara tulus, dan dilakukan secara kekeluargaan. Menaker mengatakan. Termasuk (1) perusahaan tidak dapat membayar THR secara penuh dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan dapat membayar THR secara bertahap, (2) pada waktu tertentu, perusahaan tidak dapat membayar THR sama sekali. Menurut peraturan perundang-undangan, THR dapat Pembayaran ditunda hingga batas waktu tertentu yang disepakati, dan (3) Waktu dan cara keterlambatan pemungutan biaya untuk pembayaran THR keagamaan. (*)

Post a comment