Pasca pemberlakuan TSS Sunda dan Selat Lombok, Kementerian Perhubungan telah meningkatkan keselamatan navigasi

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Sejak dikeluarkannya Sistem Pemisahan Lalu Lintas (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok pada tanggal 1 Juli 2020, Kementerian Perhubungan terus memberikan perlindungan dan menciptakan keselamatan kapal dalam navigasi melalui Administrasi Umum Transportasi Maritim.

Dalam hal ini, pemerintah telah memberikan perlindungan dan peningkatan keselamatan navigasi untuk Kementerian Transportasi dan Administrasi Umum Transportasi Maritim dengan menetapkan sejumlah aturan, termasuk kewajiban untuk melaporkan kapal yang melintasi selat. TSS dan Lombok Strait TSS berlaku untuk pelabuhan untuk prosedur transportasi ke pelabuhan Indonesia dan dua selat.

Oleh karena itu, Dirjen Perhubungan Laut diwakili oleh Direktur Angkutan Laut Hengki Angkasawan pada acara pembukaan sosialisasi pelaksanaan Lombok Strait Transport Separation System (TSS) dan Menteri Perhubungan KM. Mengenai 129/2020 penetapan sistem trayek Selat Lombok di Bali.

Menurut Hengki Angkasawan, jalur angkutan laut kapal dagang di Asia Timur melewati Selat Malaka, serta Selat Sunta dan Selat Lombok. . Tiga Selat menyediakan rute transportasi strategis yang sangat penting untuk transportasi laut internasional, terutama negara-negara Asia Timur seperti Cina dan Jepang. Apabila terdapat kendala navigasi di kawasan Selat Malaka, maka alternatif jalurnya adalah dengan menyeberangi Selat dan Selat Lombok. Bahasa Hindi melintasi perairan Indonesia. Pembentukan ALKI merupakan hasil Indonesia sebagai negara kepulauan, setelah itu pemerintah Indonesia mengesahkan “United Nations Convention”, mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan menyetujui “United Nations Law of the Sea” tahun 1982. Ini menunjukkan bahwa Indonesia telah diakui secara internasional sebagai negara kepulauan dengan kedaulatan atas seluruh perairan Indonesia.

Tidak hanya itu, Hengki terus menunjukkan bahwa peran strategis jalur Selat dan Selat Lombok tidak hanya saluran padat, tetapi juga sering digunakan untuk pelayaran internasional, serta rute penyeberangan dari Pulau Jawa ke kapal penumpang dari Sumatera dan dari Jawa ke Nusa Tenggara Barat.

“Kepadatan lalu lintas di kedua sisi Selat dan Selat Lombok telah berdampak pada peningkatan jumlah kecelakaan laut seperti tabrakan dengan kapal, memaksa pemerintah Indonesia dan pihak terkait untuk segera mencari solusi dan mengambil tindakan. Kata Hengki. Administrasi Umum Transportasi Maritim telah memberlakukan beberapa peraturan, termasuk kewajiban pelaporan untuk TSS yang melintasi Selat Pelabuhan dan Selat Lombok, dengan tujuan pergi ke pelabuhan Indonesia dan mengendalikan prosedur perdagangan manusia. Dalam dua selat ini.

Selain itu, Kementerian Perhubungan melalui Administrasi Umum Angkutan Laut telah merumuskan pedoman bagi kapal yang akan melintas, baik yang sedang transit maupun di pelabuhan tujuan di Indonesia. Mengadopsi perintah Menteri Perhubungan KM. Resolusi Nomor 129 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute Selat Lombok.

“Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka sistem informasi navigasi dan notifikasi Selat dan Selat Lombok adalah wajib, yaitu semua kapal berbendera Indonesia yang melintasi / melewati kartu karantina. Lalu lintas melalui zona pencegahan (TSS) Sementara itu, bagi semua kapal asing yang masuk dalam traffic isolation card (TSS) Selat Sunta dan Selat Lombok, sangat disarankan untuk berpartisipasi dalam sistem informasi dan pelaporan navigasi, ”kata Hengki. da He dan Selat Lombok harus melalui dialog yang santai. Ringkas dan mudah dimengerti. Untuk sel TSSUntuk mencapai Sunda melalui siaran VHF di saluran 22 atau 68 dijuluki Merak VTS, dan untuk melewati TSS Selat Lombok melalui siaran VHF di saluran 16 atau 68 dijuluki Benoa VTS, semua kapal yang melewati TSS harus melakukan semua mendengarkan tugas. – “Kedepannya, semua kapal yang akan menyeberangi TSS dan Selat Sunta di Lombok wajib memberikan informasi kondisi kapal dalam kondisi pemberat dan pemuatan, termasuk informasi ukuran kapal, dan apakah Hengki ingin menyimpulkan: “Untuk meningkatkan keselamatan navigasi, barang berbahaya dan informasi lainnya harus diangkut. “(*)

Post a comment