Menteri Sosial menyerukan pengelolaan manajemen korona yang transparan dan bertanggung jawab

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Urusan Sosial Juliari P Coal meminta semua departemen di Kementerian Sosial untuk mendukung upaya reformasi birokrasi, salah satunya adalah mengelola anggaran. Dia mengatakan: “Penggunaan anggaran harus didasarkan pada transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pelaksanaan reformasi birokrasi.” Kegiatan reformasi birokrasi telah meluncurkan aplikasi tempat kerja di gedung kantor Aneka Bhakti (GAB) di Salimba, Jakarta Prosedur, Selasa (30/6/2020).

Diikuti oleh 257 peserta, termasuk pejabat senior dan pimpinan Platama, birokrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia Karyawan-Menteri Julianli menekankan pada kesempatan ini evaluasi diri dari pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dan tempat kerja digital. Terobosan teknologi untuk mempercepat dan mendorong transparansi dan akuntabilitas layanan. -Baca: Kelola 104 triliun rupee dana sebagai respons terhadap Covid-19, Menteri Sosial memerlukan transparansi anggaran-transparansi Mengingat anggaran Kementerian Sosial mencapai 104 triliun rupee untuk mengimplementasikan masyarakat yang menargetkan korban Covid-19 Karena itu, rencana perlindungan harus mengadopsi prinsip tanggung jawab. Julia Li mengatakan: “Kementerian Sosial memiliki 104 triliun rupee dan memikul tanggung jawab besar. Seharusnya tidak disalahgunakan karena berasal dari pajak, jadi tidak digunakan untuk menabung.”

Jika Anda menyimpan uang, maka tidak ada Potensi, itu harus digunakan untuk membantu orang-orang yang terkena dampak Covid-19, dan semua unit kerja Eselon I harus memiliki pemahaman yang sama. Julia Li mengatakan: “Dengan mengikuti sistem dan mekanisme yang bertanggung jawab dan transparan, Anda tentu dapat menghabiskan uang.”

Baca: Sekretaris Kementerian Sosial menanggapi evaluasi distribusi Bansos yang lambat

Salah satunya adalah Terobosan ini disebabkan oleh surat edaran dari Direktur Jenderal Kementerian Sosial. Penangnan Fakir Miskian (PFM) sangat sederhana untuk setiap direktur regional, dan bahkan tidak menyelesaikan lembar kerja. Juliali mengatakan: “Pemberitahuan dari Direktur Jenderal Kelompok Aksi Hijau untuk mempercepat proses penyaluran bantuan sosial sangat sederhana untuk memudahkan pemerintah daerah untuk memahami.”

Post a comment