Penentang Covid-19 dan transfer tanah mempromosikan ketahanan pangan

Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Pertanian (Kementan) menyadari pandemi Covid-19 memengaruhi pasokan pangan. Alasannya adalah bahwa Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) baru-baru ini menyatakan bahwa pandemi korona mungkin berdampak pada kekurangan pangan. Menurut data Kementerian Pertanian dan Perencanaan Pertanahan / Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN), antara tahun 2013 dan 2019, lahan pertanian berkurang 287.000 hektar.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) sendiri kerap mengingat bahwa melalui Distan, sebenarnya pemerintah daerah menjaga kelestarian lahan pertanian agar tidak berubah fungsinya. Menteri Pertanian mengatakan, pengalihan lahan di beberapa wilayah menyebabkan hilangnya hasil produksi yang sangat besar, dan sekitar 10.000 hektar sawah tergenang air.

“Saya katakan tanah adalah faktor utama dalam produksi pertanian untuk mencapai ketahanan pangan nasional.” SYL mengatakan: — Secara hukum, sirkulasi tanah pertanian dilindungi oleh Keputusan No. 41 tahun 2009, yang sama sekali tidak berarti Cuma bercanda, itu mengancam siapa saja yang secara tidak langsung mengubah fungsi tanah. “Biarkan saja Anda tahu bahwa undang-undang ini merupakan tindak pidana dan akan menghadapi ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda lima miliar dolar. Rp.”, Tegasnya.

Sarwo Edhy, manajer umum Infrastruktur dan Fasilitas Pertanian (PSP), menjelaskan bahwa untuk menghindari transfer lahan, setiap orang harus menunjukkan sikap serius ketika menerapkan peraturan. Kepentingan, terutama masalah implementasi yang benar (penegakan) peraturan ini oleh pemerintah daerah, “Sarwo Edhy tentang pembentukan dan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan. Pemerintah (PP) No. 1, 2011. PP No. 12/2012 tentang langkah-langkah insentif , PP No. 21/2012 tentang Sistem Informasi Pertanian Berkelanjutan dan UU No. 26/2007 tentang Pengembangan Lahan beserta PPnya.

Post a comment