Dalam persiapan untuk implementasi TSS di negara-negara lain dan Selat Lombok, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan latihan di atas meja

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM – Sebelum dikeluarkannya Rencana Pemisahan Saluran atau TSS (Traffic Separation Plan) di Selat Sunda dan Selat Lombok pada 1 Juli 2020, Kementerian Perhubungan melakukan berbagai persiapan. Salah satunya adalah organisasi olahraga meja oleh Kementerian Transportasi hari ini (23/6) di Kementerian Transportasi hari ini (23/6) di Kantor Urusan Sipil Navigasi Tingkat Pertama Tanjung Pruek, yang melibatkan berbagai lembaga.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Budi Karya Sumadi) mengatakan bahwa pencapaian ini adalah catatan sejarah baru di Indonesia. Indonesia telah menjadi saluran pengiriman pertama di dunia di pulau-pulau terpencil, yang Negara-negara kepulauan yang memiliki kartu debit maritim atau TSS di selat lain – keberhasilan ini adalah kebanggaan Indonesia, terutama Kementerian Transportasi, sebagai badan manajemen maritim dari Organisasi Maritim Internasional, adalah TSS Selat Sunta dan Selat Lombok di bidang maritim global Proposal telah dipertahankan selama lebih dari dua tahun. Dalam kegiatan “latihan meja”, Kementerian Perhu Urusan Negara, Kementerian Kelautan dan Koordinasi Investasi, Bakamla, Basarnas, Badan Intelijen Nasional (BIN), POLAIRUD dan lembaga terkait lainnya bersama-sama melakukan komunikasi dan rencana aksi untuk kegiatan berikut: Di Selat TSS, armada nasional merencanakan patroli keselamatan jalan dan operasi penegakan hukum. Direktur Penjaga Pantai (KPLP) Ahmed mengatakan Selasa (23/06) bahwa tujuan dilakukannya patroli dan penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Ahmed State, Selat Sunda, dan Selat Lombok TSS resmi dilaksanakan dengan persetujuan IMO, yang ditemukan di kawasan ALKI (Selat Nusantara) yang sangat padat dan cukup padat di kawasan tersebut. Ahmed mengatakan. “Hal ini akan menjamin keselamatan lalu lintas laut dan perlindungan lingkungan laut.

Dalam pekerjaan ini, Kementerian Perhubungan akan mengerahkan 6 (enam) kapal patroli KPLP untuk menjalankan tugas penegakan hukum maritim, meliputi penyidikan, identifikasi, pengejaran, penangkapan, pemeriksaan, penyidikan, dan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang benar proses dari. Keenam kapal patroli tersebut adalah KN Tri sula P.111, KN Alugara P.114, KN Clurit P-.203, dan KN. Cundrik P.204, KN Belati P.205 dan KN. Persiapan Jembio P. VTS dan panduan navigasi.

“Melalui kegiatan ini kami berharap b akan berkoordinasi dan berkomunikasi secara sistematis dan terintegrasi. B Karena kita tidak bisa menjaga keselamatan dan perlindungan lalu lintas laut sendirian, maka kita harus melakukan mediasi antar instansi terkait sesuai dengan undang-undang. Hengki berkata: “Ini adalah lingkungan laut di perairan Indonesia. Pada acara tersebut hadir Umar Aris, Menteri Perhubungan dan Hukum serta pakar reformasi birokrasi, serta perwakilan pejabat dan staf instansi terkait, serta pemangku kepentingan dari Departemen Koordinasi Kemaritiman, Bakamla, Basarnas BIN, dan POLAIRUD. Selain itu, Kementerian Perhubungan akan Pelatihan Apple Ready / Wet akan dilaksanakan di Pelabuhan Merak, Pulau Banten pada 27 Juni 2020. *)

Post a comment