Kementerian Tenaga Kerja masih menyelidiki kasus tim nasional Indonesia Dilarung Corps

Kilas Kementerian

JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Ketenagakerjaan masih mengkaji dan memperdalam kasus Korps Marinir Indonesia (ABK) yang menyatakan bahwa kapal China melarang navigasi laut.

“Mengingat insiden ini terjadi di luar negeri, kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, KKP dan Kementerian Transportasi.” Pada hari Kamis (7/5/2020) dalam siaran pers di Kantor Hubungan Masyarakat Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta. –Aris menjelaskan Kementerian Ketenagakerjaan akan fokus mengusut seluruh aspek pekerjaan, yakni pelanggaran hubungan kerja dan pelanggaran standar ketenagakerjaan, khususnya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Jenis-jenis pelanggaran meliputi: penerbitan izin kerja, kondisi kerja dan izin kerja, kerja paksa dan tempat kerja yang penuh kekerasan, perdagangan manusia, kemungkinan mempekerjakan anak-anak, dan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

“Kami menekankan bahwa Kementerian Tenaga Kerja tidak akan mentolerir pelanggaran pemerintah daerah oleh perusahaan untuk menetapkan proses dan menghormati hak-hak pekerja. Kami akan mengambil langkah-langkah ketat sesuai dengan peraturan saat ini,” Aris Transportation (Cit. Ditjen Hubla) juga mengeluarkan SIPPAK (Izin Perekrutan dan Penempatan Kru), biasanya disebut sebagai agen manajemen dan hak-hak pekerja. Dihormati, masalah ini bisa segera diatasi, “kata Aris. (*)

Post a comment