Wakil Menteri PDTT menekankan bahwa rencana BLT pedesaan akan dipantau dengan ketat

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Menteri PDTT Pedesaan Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa di bawah program Bantuan Langsung Tunai (BLT), penduduk desa yang terkena wabah Covid-19 akan tunduk pada pengawasan ketat. Budi Arie mengatakan: “Ini tidak digunakan oleh penyelundup.” Dia meminta pemerintah daerah, kepala desa, kepala desa, kepala desa, penduduk desa dan masyarakat untuk secara aktif mengawasi dan secara aktif melaksanakan rencana BLT. Kata Budi.

Baca: Menteri Sosial mengatakan bahwa kepala desa khawatir tentang mengeluarkan larangan untuk mencari perlindungan polisi

Budi Arie mengatakan bahwa program BLT untuk masyarakat miskin pedesaan adalah upaya pemerintah. Budi berkata: “Untuk mengurangi beban wabah Covid-19 terhadap masyarakat,” Proyek Desa BLT adalah kepedulian Presiden terhadap penduduk desa yang menderita wabah ini. “

Epidemi ditentukan oleh Presiden Jokovy. Bencana nasional, jadi semua pihak harus menjaga kesuksesan program BLT.

“Jangan biarkan siapa pun menggunakan pandemi Covid-19 untuk keuntungan pribadi, termasuk berurusan dengan dana BLT. Kami berharap rencana itu tidak akan ditemukan atau dituntut, “kata Budi Ali.

Wakil Menteri Budi Ali menjelaskan bahwa rencana BLT didanai oleh anggaran negara sekitar 22 triliun rupee. Anggaran rencana BLT berasal dari bagian dari anggaran. Jumlah total dana pedesaan pada tahun 2020 adalah 72 triliun rupiah.

Baca: Menteri Turkmenistan: BLT akan diberikan pada bulan April, Mei dan Juni masing-masing

Orang miskin di desa akan dibayar untuk setiap bulan Keluarga residen menerima BLT sebesar 600.000 rupee India. Dalam tiga bulan dari April hingga Juni, sekitar 12 juta keluarga akan mendapat manfaat dari rencana tersebut.

“Rencana BLT harus berada di jalan yang benar. Transfer dana ini sangat berguna untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang terkena dampak. “Pengumpulan data tentang penerima manfaat dari program ini sedang berlangsung. Jangan tumpang tindih dengan PKH, program bantuan makanan non-tunai untuk menjaga target tidak berubah. Penduduk desa yang berhak atas program harus mendapat manfaat dari itu. Itu harus mencapai target dengan benar”, Wakil Menteri Budi Arie.

Dia menekankan bahwa mekanisme pemantauan juga telah dibentuk untuk memastikan bahwa program BLT berjalan sesuai harapan dan efektif sesuai dengan instruksi Presiden Yokowi. (*)

Post a comment