Kementerian Tenaga Kerja dan BNSP menyetujui standar sertifikasi pelatihan kejuruan BLK

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Tenaga Kerja telah menandatangani nota kesepahaman (LSU) tentang sistem sertifikasi jenis LSP tentang jenis lembaga sertifikasi profesional (LSP) melalui Administrasi Umum Binalattas Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dan Badan Sertifikasi Kejuruan Nasional (BNSP). -Kesepakatan menunjukkan bahwa Kementerian Tenaga Kerja dan BNSP memiliki komitmen terkait dengan program standar BLK untuk pelatihan dan sertifikasi. Tujuannya adalah untuk menyamakan standar untuk menerapkan program pelatihan kejuruan di seluruh Indonesia.

“Saya sangat senang untuk membangun sistem sertifikasi. Menurut kesepakatan bersama ini, kami berkomitmen untuk memberikan jaminan bahwa pelatihan yang diberikan oleh BLK akan memiliki standar yang sama.” Bambang Satrio Lelono, Direktur Binalatas, Kementerian Tenaga Kerja, mengatakan kepada laporan Jakarta pada hari Kamis Kantor BNSP mengatakan. Rencana pelatihan dikembangkan secara offline atau online. Dia mengatakan: “Kami akan melakukan pelatihan dan sertifikasi berskala besar.”

Kunjungan Kunjungan, kepala BNSP, mengatakan bahwa sesuai dengan perjanjian, diharapkan pelatihan akan dilaksanakan secara merata di semua wilayah. Misalnya, pelatihan sepeda di Papua dan Aceh menggunakan jadwal pelatihan yang sama. “” Setelah perjanjian ditandatangani, program pelatihan di semua wilayah akan sama, dan tiga metode akan digunakan. Ini bisa dilakukan oleh para profesional KKNI. Atau dengan cara yang berkelompok. Jika ada standar sejauh ini, implementasinya berbeda. Saya harap tidak akan ada rencana pelatihan yang berbeda setelah ini. Ini adalah proses akhir dari pengakuan. e. Melalui BNSP dari LSP untuk memastikan kualitas implementasi dari pelatihan yang diselesaikan, terutama dalam proses perencanaan dan sertifikasi.

Penandatanganan nota kesepahaman ini sebenarnya dibantu oleh 30 ketua BLK dan presiden LSP P2 BLK.

Post a comment