Kementerian Tenaga Kerja menyelidiki insiden AICE dan membentuk tim inspeksi ketenagakerjaan

Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengirim tim khusus pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan inspeksi PT. Alpen Food Industry (AFI), perusahaan produksi es krim Apen yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat.

“Kementerian Tenaga Kerja mengirim tim inspeksi tenaga kerja untuk melakukan inspeksi langsung di tempat. Kami juga mengoordinasikan presentasi Ida Menaker di Jakarta (Senin / 9 Maret 2020) dengan area UPTD II Jawa Barat II Mengawasi bersama-sama. Pekerja memverifikasi dan memverifikasi berbagai laporan publik. Terkait dengan dugaan pelanggaran perburuhan.

Baca: Wabah virus Corona di Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dan Kementerian Tenaga Kerja Indonesia di 12 negara / kawasan, 24 jam sehari Pantau status baca-PMI: Kementerian Tenaga Kerja-Teknik mengundang pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja- “Saat ini, tim terus bekerja untuk memverifikasi dokumen dan meminta informasi dari pekerja dan pengusaha serta pihak terkait Pada tahap ini, untuk memperdalam dugaan pelanggaran serius terhadap standar ketenagakerjaan, standar pengetahuan dan Ida.

Mengatakan bahwa jika ini terbukti benar, tentu saja kita akan mengambil sanksi tegas sesuai dengan hukum dan peraturan. Iswandi Hari, Direktur Inspeksi Tenaga Kerja dan Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (PPK dan K3) menambahkan bahwa kantornya dengan cepat menanggapi laporan dan informasi dari serikat pekerja / pekerja dan masyarakat mengenai keluhan perusahaan. Laporan Kelompok Pengawas Ketenagakerjaan juga menginformasikan tentang 1.206 orang, termasuk wanita. Iswandi mengatakan: “Kami telah menemukan banyak pelanggaran yang perlu diperbaiki. Kami terus menyelidiki, meninjau dokumen dan meminta pengusaha / manajer, pekerja dan anggota serikat pekerja untuk memberikan informasi. Iswandi mengatakan:” Ketentuan ini akan memungkinkan mereka untuk lulus penyelidikan segera Tindak lanjut dalam bentuk memo dan survei. Termasuk kemungkinan sanksi berat. “(BJN *)

Post a comment