Menteri Gus bertujuan untuk mencapai BLT DD 100% pada akhir Mei

Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Setidaknya 37.012 desa telah menerima bantuan tunai langsung melalui Dana Desa (BLT DD) atau masuk ke Rekening Keuangan Desa (RKD) pada tahap pertama DD, 65% dari 56.993 desa. Abdul Halim Iskandar, Menteri Pembangunan Pedesaan dan Imigrasi Daerah Tertinggal, mengatakan kepada wartawan dalam konferensi video pada hari Jumat (22 Mei, 2020). Menurut dia, berdasarkan data yang dicatat hingga jam 12 siang pada hari Jumat (22 Mei 2020), diketahui bahwa dari 56.993 desa, desa-desa ini (Musdesus) telah ditinjau secara khusus dan keluarga penerima BLT telah didirikan. DD (KPMG (KPM) telah mendaftarkan sebanyak 56.504 desa.

“Abdul berkata:” Lebih dari 99% desa telah dipulihkan. Namun, hanya 34% desa yang belum mendistribusikan Melalui desa-desa ini, mereka yang belum dibangun dapat segera dibangun. Halim Iskandar (Halim Iskandar).

Selain itu, Abdul Halim (Abdul Halim) atau yang biasa dikenal dengan Gus ( Menteri Gus menyebutkan bahwa setidaknya ada 3.802.367 KPM BLT DD dengan total anggaran Rp2.281 triliun dolar AS. “Setelah Idul Fitri, saya berharap mantan ketua DPRD Jawa Timur mengatakan bahwa kami berharap pada bulan Mei, semua KPM akan mulai dari DD. BLT diperoleh pada tahap pertama. Dalam KPM, sinkronisasi data masih belum selesai. – “Ada juga beberapa orang yang ingin menyelesaikan masalah kesejahteraan uang tunai dan uang tunai untuk menangguhkan BLT DD. Oleh karena itu, kami berharap desa-desa yang akan dievakuasi harus diizinkan untuk mendistribusikan DD BLT, “Dia berkata.” Beberapa dari kita menemukan bahwa, misalnya, di Sumatera Selatan, ada daerah penanaman karet di mana desa-desa makmur, dan pengaruh komunisme tidak terasa. 19 Orang-orang makmur dan pendapatan mereka belum mengubah dia. Katakanlah. Jika ini masalahnya, tentu saja kami akan memberikan ruang untuk tidak ada intervensi.

Namun, menteri menambahkan bahwa ia terus menekankan bahwa terlepas dari situasinya, Mudesus masih harus dialokasikan dan dialokasikan di APBDes. Anggaran BLT DD.

Tentu saja. Jika anggaran sudah ada di APBDes, batas atas sudah ada. Batas atas hanya akan dipertahankan ketika warga yang benar-benar terpengaruh oleh coex menemukan batas atas. Jika tidak digunakan, itu sangat Bagus. APBD baru akan berubah, “katanya. Ter berharap masalah BLT DD dapat diselesaikan dan distribusi dapat diselesaikan 100% pada akhir Mei.

” Kami berharap bupati dan walikota akan Sepenuhnya dilepaskan ke desa sehingga desa dapat mempercepat tata letak desa BLT. Jangan merasa malu, tidak ada terlalu banyak aturan. Saya berharap KPM yang menerima BLT dapat menggunakannya sebelum Idul Fitri. “

Sekretaris Jenderal PDTT Anwar Sanou Barat (Anwar Sanusi), Agen Khusus Mendes PDTT Ahmad Iman Syukri dan Direktur Jenderal PPMD ​​Taufik Madjid juga menghadiri konferensi pers. (*)

Post a comment