KemenkopUKM memperkuat partisipasinya dalam UMKM dalam pengadaan produk dan layanan pemerintah

Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah sedang bekerja keras untuk mengembangkan dan meningkatkan UMKM dalam berbagai cara, termasuk melibatkan sektor UMKM dalam pengeluaran barang dan jasa publik. Terutama dalam pandemi yang menjadi tantangan ekonomi bagi UKM.

Untuk itu, pada Rabu (17/6/2020), Menteri Koperasi (Menkop) dan UKM Teten Masduki bertemu dengan Roni Dwi Susanto, kepala Lembaga Pemerintah untuk Kebijakan Pengadaan Komoditas / Layanan Pengadaan (LKPP).

KemenkopUKM mendorong LKPP untuk berpartisipasi dalam departemen UMKM untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah. Dia juga berharap bahwa potensi pengeluaran berbagai kementerian dan lembaga akan sekitar 700 miliar rupee, dan akan dapat memberikan prioritas pada produk-produk UMKM.

Sekarang, KemenkopUKM dan LKK sedang mempersiapkan untuk membiarkan UMKM memasuki sistem LKPP.

“Terima kasih telah memprioritaskan LKPP dan memprioritaskan pengeluaran departemen / lembaga untuk produk UMKM. Pengeluaran potensial sekitar US $ 700 triliun dapat dimaksimalkan untuk produk UKM,” Teten Masduki di LKPP Rapat diadakan Rabu (17/6/2020) di kantor Jakarta.

Teten mengatakan bahwa keputusan ini adalah waktu terbaik. Sangat penting untuk memulihkan ekonomi dengan membiarkan UMKM berperan dalam pandemi.

Menurut data, dia mengakui bahwa jumlah UMKM di e-commerce atau platform digital telah meningkat sebesar 36%. Dia berkata: “Saya meminta Pak Roni untuk memberikan halaman khusus pada platform LKPP. Ini disambut oleh Presiden, yang juga meminta saya untuk memantau pasar.” – Pada saat yang sama, Roni Dwi Susanto, kepala LKPP menjelaskan bahwa menurut 2018 / Pasal 16 Peraturan Presiden tentang Pengadaan Layanan Publik, kementerian dan lembaga berkewajiban untuk membeli produk dalam negeri (jika ada).

Selain itu, Perpres mensyaratkan bahwa pembelian harus diprioritaskan untuk usaha kecil.

Post a comment