Menaker: H-7 Lebaran harus dibayarkan ke THR

Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Sebelum merayakan Idul Fitri pada tahun 2020, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengingatkan pengusaha untuk membayar tunjangan keagamaan (THR) tepat waktu.

“THR Keagamaan adalah penghasilan non-upah yang dibayarkan oleh majikan. Dalam 7 hari sebelum hari libur keagamaan, dibayarkan kepada pekerja.” Menaker Ida Fauziyah mengatakan dalam koordinasi dengan kepala. Terhubung ke Jakarta melalui video, jumlah tenaga kerja di berbagai wilayah Indonesia, Senin (11 Mei 2020).

Peraturan No. 6 tahun 2016 Menteri Republik Indonesia tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk Pekerja mengatur THR agama itu sendiri / pekerja di perusahaan.

Peraturan menteri adalah Peraturan No. 78 tahun 2015 tentang Pemerintah Republik Indonesia tentang upah.

“Pengusaha yang membayar THR agama kepada pekerja terlambat akan didenda. Namun, pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai sanksi administratif sampai beberapa bisnis berakhir.” .

Sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja juga mengeluarkan Surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, bernomor: M / 6 / HI.00.01 / V / 2020, berkaitan dengan pelaksanaan tahun keagamaan 2020 selama pandemi Covid-19 (selanjutnya disebut SE THR).

Melalui SE ini, gubernur negara bagian di seluruh Indonesia diharuskan untuk memastikan bahwa perusahaan membayar THR agama kepada pekerja sesuai dengan persyaratan hukum.

“Semangat lingkaran ini memang mendorong dialog antara pengusaha untuk mencapai kesepakatan. Menaker mengatakan:” Jika seorang pengusaha tidak dapat membayar THR, ini tidak akan menghilangkan kewajiban majikan untuk membayar THR agama.

Pengusaha yang menunda membayar THR kepada pekerja bertanggung jawab atas denda 5%. Denda tersebut dikelola untuk mengelola kesejahteraan pekerja dan tidak menghilangkan kewajiban majikan untuk terus membayar THR keagamaan kepada pekerja jika perusahaan tidak dapat Ketika membayar THR pada waktu yang ditentukan oleh hukum, solusinya harus diperoleh melalui proses dialog antara majikan dan pekerja / pekerja.

“Proses dialog didasarkan pada pendekatan yang ramah keluarga, dan laporan keuangan internal perusahaan jelas. Terlihat, dan mencapai kesepakatan dengan itikad baik. Kata Menaker.

Dialog dapat dicapai mengenai beberapa hal, termasuk (1) pembayaran THR yang ditetapkan dalam peraturan perusahaan yang tidak dapat membayar THR secara penuh pada waktu itu dapat dilakukan secara bertahap, dan (2) perusahaan tidak dapat mengikuti hukum dan peraturan Pembayaran THR kapan saja, pembayaran THR dapat ditunda hingga batas waktu untuk mencapai kesepakatan dalam kondisi tertentu, dan (3) waktu dan metode denda untuk menunda pembayaran THR agama. (*)

Post a comment