Kementerian Tenaga Kerja: Karyawan mediator hubungan kerja bersiap untuk memantau pos komando THR

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Tenaga Kerja memastikan bahwa karyawan mediator hubungan kerja siap untuk mengawasi pembayaran tunjangan hari raya keagamaan (THR) 2020. Pastikan mediator akan tetap bekerja di posko THR (Posko) pada tahun 2020. Disediakan oleh pemerintah.

“Untuk memastikan pembayaran THR agama yang efektif, kami menyiapkan jalur pasca-perintah THR dari Departemen Sumber Daya Manusia. Kami juga menyiapkan mediator untuk memfasilitasi konsultasi publik dan keluhan tentang Departemen Sumber Daya Manusia (THR),” Sumber Daya Manusia Menteri dan Menteri Tenaga Kerja Jamsos mengatakan dalam siaran pers dari Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta pada Jumat (15/5).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, ketika menyelesaikan perselisihan terkait hubungan pekerja-manajemen, dijelaskan bahwa para mediator hubungan profesional memiliki kewajiban untuk menengahi dan harus memberi tahu para pihak dalam perselisihan untuk menyelesaikan perselisihan. Perselisihan di atas termasuk konflik kepentingan, konflik dengan pemutusan hubungan kerja, dan konflik antara serikat pekerja dalam satu perusahaan. Dirjen PHI dan Jamsos mengatakan: “Oleh karena itu, kami berharap bahwa masyarakat, terutama pekerja / pengusaha dan pengusaha yang memiliki masalah terkait THR, dapat menggunakan posisi Kementerian Tenaga Kerja dan THR di seluruh Indonesia sesuai dengan tempat tinggal masing-masing di tempat kerja.” -Dirjen PHI dan Jamsos menambahkan bahwa jumlah mediator di tingkat pusat dan daerah adalah 826. Jumlah perusahaan yang diawasi adalah 297.743. – Terlepas dari ketidakseimbangan dalam jumlah mediator dan pengawas, Direktur Jenderal Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial memastikan bahwa pemerintah memantau pembayaran THR keagamaan sebanyak mungkin pada tahun 2020. Karena itu, jangan takut untuk berkonsultasi atau mengeluh. Kami menekankan bahwa kami, pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasti akan hadir untuk melindungi pembayaran THR.

Untuk informasi lebih lanjut, selama pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja M / 6 / HI.00.01 / V / 2020 tentang pemberian pelaksanaan festival keagamaan di Corona pada tahun 2019 Tunjangan perusahaan tahun 2020 selama pandemi virus (Covid-19). Tujuan SE ini adalah untuk memastikan bahwa pembayaran pekerja terus dibayar sebelum hari libur keagamaan dan untuk memastikan bahwa dunia bisnis terus berkembang.

“Semangat pemberitahuan ini adalah untuk mendorong Ketika pekerja tidak dapat membayar THR tepat waktu, pemberi kerja dan pekerja tersebut berdialog. Tentu saja, berdasarkan integritas, berdasarkan pada laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan rasa saling percaya, pihak lain mengatakan: “Direktur Jenderal Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial mengatakan. Melalui online. Berita ini tersedia di situs web www.kemnaker.go.id. Selain itu, provinsi Kantor tenaga kerja kabupaten / kota juga menyediakan pos komando serupa untuk memantau pembayaran THR yang efektif pada tahun 2020.

Post a comment