Pemilik peraturan daerah LP2B, Lampung mendorong pembuatan peta geospasial

Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong daerah untuk mengembangkan peraturan daerah (Perda) tentang pertanian berkelanjutan dan lahan pangan (LP2B). Ini untuk mencapai pertanian maju, mandiri dan modern.

Salah satunya adalah bahwa pemerintah provinsi Lampang mempertahankan konversi lahan budidaya memang luar biasa. Jelas, semua daerah / kota di Provinsi Lampung telah menetapkan peraturan daerah (Perda) tentang lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B).

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menuntut agar tanah resistensi dan peran aktif pemerintah daerah dalam mengambil langkah-langkah pencegahan aktif harus sinergis untuk mencapai perubahan penggunaan lahan.

“Pengalihan fungsi lahan pertanian untuk manfaat lain akan berdampak negatif pada ketahanan pangan Indonesia. Menteri Pertahanan Nasional Syahrul mengatakan. Peta tersebut

Kementerian Pertanian juga terlibat dalam integrasi sawah yang dilindungi yang ditunjuk sebagai pertanian berkelanjutan dan lahan pangan (LP2B). Menteri Pertahanan Syahrul mengumumkan: “Oleh karena itu, peraturan provinsi / lokal / kota RTRW.

“Oleh karena itu, UU No. 41/2009, nomor Perpres 59 tahun 2019 dan peraturan turunannya dapat diimplementasikan dengan lebih baik. Alasannya adalah bahwa di antara 11 kabupaten yang memiliki LP2B Perda, Kabupaten Lampung Selatan memiliki Peta geospasial LP2B 17 provinsi. Sebagian besar peraturan daerah PLP2B hanya menyalin ketentuan UU No. 41/2009 dan turunannya.

Jika disesuaikan dengan persyaratan UU No. 41/2009, LP2B Telah sepenuhnya dimasukkan ke dalam peraturan regional RTRW, dan kemudian ikuti peraturan yang lebih rinci dalam “Rencana Ruang Terperinci (RDTR)”.

Post a comment