Lawan dan fungsi darat Covid-19 meningkatkan ketahanan pangan

Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Pertanian (Kementan) mewaspadai pandemi Covid-19, yang memengaruhi pasokan makanan. Alasannya adalah bahwa Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) baru-baru ini mengumumkan bahwa pandemi korona mungkin berdampak pada kekurangan pangan.

Masalahnya adalah bahwa selain pandemi, ada juga ancaman krisis pangan karena konversi lahan yang sedang berlangsung. Data dari Kementerian Urusan Pertanian dan Perencanaan Antariksa / Administrasi Pertanahan Nasional (ATR / BPN) menunjukkan bahwa selama 2013-2019, lahan pertanian berkurang 287.000 hektar.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) sendiri sering mengingatkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten sangat peduli dengan keberlanjutan lahan pertanian, sehingga tidak akan mengubah fungsinya. Konversi lahan di beberapa daerah menyebabkan kerugian produksi yang sangat besar, dan sekitar 10.000 hektar sawah tergenang air. Menteri Pertanian mengatakan: “Saya katakan tanah adalah faktor utama bagi produksi pertanian untuk memastikan ketahanan pangan nasional.” — Secara hukum, peredaran tanah pertanian dilindungi oleh Keputusan No. 41 tahun 2009. Tanah pertanian berkelanjutan. Tidak bercanda, aturan ini mengancam siapa pun yang melakukan konversi lahan secara tidak langsung.

“Itu saja, hukum ini telah memasuki bidang kejahatan, mengancam akan dipenjara selama lima tahun dan didenda 5 miliar rupee.” -Direktur Jenderal Infrastruktur Pertanian (PSP) Salvo Ed menjelaskan bahwa untuk mencegah pengalihan tanah, setiap orang harus menunjukkan sikap serius ketika menerapkan peraturan. Savo Ed mengatakan: “Secara khusus untuk membuat hukum menegakkan secara hukum manfaat dari peraturan ini.” Dia mengatakan bahwa sejauh ini, telah ada UU No. 41/2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dan peraturan pemerintah (PP ) No. 1 tahun 2011 tentang penciptaan dan pemindahan fungsi lahan pertanian berkelanjutan-Selain itu, ada PP No. 12/2012 tentang langkah-langkah insentif dan PP No. 21/2012 tentang sistem dan undang-undang informasi pertanian berkelanjutan 26/2007 tentang perencanaan tata ruang PP-nya

Post a comment