Menda Ida: Pekerja harus diberi THR permanen

Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah menjamin melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) bahwa meskipun epidemi Covid -19 saat ini, masih memberikan tunjangan hari libur keagamaan kepada pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 78 tahun 2015 tentang Upah; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 6 tahun 2016 tentang Subsidi Hari Libur Agama untuk Satu atau Lebih Pekerja di Perusahaan; Peraturan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia , Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2016 tentang prosedur pemberian sanksi administratif, Peraturan Pemerintah tentang Upah, No. 78 tahun 2015.

Baca: Menaker memberhentikan 3.611 pekerja DKI dan memilih Corona

“THR adalah bagian dari pendapatan non-upah. THR harus disediakan oleh majikan 7 hari sebelum liburan keagamaan,” Menaker Ida mengatakan dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat Komite melalui teleconference (Raker) bahwa IX berada di Kementerian Tenaga Kerja Jakarta, Kamis (4 Februari 2020). Pertemuan tersebut dipimpin oleh Nihayatul Wafirah, Wakil Ketua Komite Kesembilan DPR. Menaker Ida mengingatkan pengusaha bahwa pembayaran THR harus ditunda, dan karena pemberhentian kewajiban pembayaran majikan, denda 5% untuk semua THR agama harus dibayar. Iaker Menaker mengatakan: “Menerapkan denda tidak akan menghilangkan kewajiban majikan untuk terus membayar THR agama kepada pekerja / pekerja. Pengusaha yang tidak membayar THR akan dikenakan sanksi administratif.”

– Menaker Ida mengatakan bahwa jika majikan kesulitan membayar THR Dalam mekanisme dialog dapat digunakan. Kesepakatan antara majikan dan karyawan tentang pembayaran THR tercapai. Misalnya, jika bisnis tidak dapat membayar THR pada suatu waktu, itu dapat membayar THR secara bertahap.

Baca: Menaker mendesak pekerja migran untuk memotong pipa dan menunda pengembalian ke negara asal mereka. Kedua, jika perusahaan tidak dapat membayar THR tepat waktu dalam waktu yang ditentukan oleh hukum, itu dapat menunda pembayaran THR dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

“Jika penyelesaian bertahap atau periode penundaan yang disepakati telah berlalu, tetapi perusahaan belum membayar THR, perusahaan akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan hukum dan peraturan berdasarkan hasil pengawasan dan inspeksi dan peraturan,” katanya. -Selain masalah Kementerian Sumber Daya Manusia, Mengda Ida juga menjelaskan kebijakan pemerintah tentang masuknya pekerja asing dari Cina pada pertemuan kerja ini, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi PHK yang disebabkan oleh Covid-19; Kementerian Tenaga Kerja menyediakan pekerja informal dengan Bantuan dan pemenuhan kebutuhan dasar pekerja migran Indonesia di negara-negara blokade (terutama negara-negara pekerja).

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto juga berpartisipasi dalam pertemuan virtual. Ketua kelompok kerja Covid yang mempromosikan Covid 19 juga Doni Monardo, kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tatang Budie Utama Razak, kepala Biro Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). (*)

Post a comment