Menaker: H-7 Lebaran harus dibayarkan ke THR

Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Sebelum merayakan Idul Fitri pada tahun 2020, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengingatkan pengusaha untuk membayar tunjangan keagamaan (THR) tepat waktu.

“THR Keagamaan adalah pendapatan non-upah yang dibayarkan oleh majikan. Itu dibayarkan kepada para pekerja selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari libur keagamaan.” Senin (11 Mei 2020) .

Menteri Republik Indonesia 2016 Peraturan No. 6 menetapkan THR keagamaan itu sendiri untuk subsidi liburan keagamaan karyawan.

Peraturan menteri adalah Peraturan No. 78 tahun 2015 tentang Pemerintah Republik Indonesia tentang upah Pekerja yang membayar denda THR agama, dan majikan yang tidak membayar THR dapat dikenakan sanksi administratif sampai beberapa bisnis berakhir. “Menaker mengatakan …

Kementerian Tenaga Kerja sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, nomor: M / 6 / HI.00.01 / V / 2020, yang mencakup periode pandemi Covid-19 (selanjutnya disebut sebagai Apakah SE THR) .———————————————————————————————————————————————————————————————————— Jika beberapa pengusaha tidak dapat membayar THA, itu tidak akan menghilangkan kewajiban kontraktor untuk membayar THR agama, “kata Menaker.

Pengusaha yang menunda membayar THR agama untuk pekerja akan didenda 5%. Denda tersebut digunakan untuk mengelola kesejahteraan pekerja / pekerja, dan tidak menghilangkan kewajiban majikan untuk terus membayar THR keagamaan kepada pekerja / pekerja.

Jika perusahaan tidak dapat membayar THR dalam waktu yang ditentukan oleh hukum, perusahaan harus mendapatkan solusi melalui proses dialog antara majikan dan karyawan.

Menaker mengatakan: “Proses dialog didasarkan pada laporan keuangan internal perusahaan yang transparan, dilakukan dengan cara yang ramah keluarga, dan mencapai kesepakatan dengan itikad baik.” Ada beberapa hal, termasuk (1) tidak dapat pada waktu yang ditentukan oleh hukum Perusahaan yang membayar THR secara penuh kemudian dapat membayar THR secara bertahap. (2) Perusahaan tidak dapat membayar THR secara penuh sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan, dan dapat menunda pembayaran THR untuk jangka waktu tertentu jika kondisi tertentu disetujui. Dan (3) Waktu dan metode keterlambatan membayar denda THR. (*)

Post a comment