Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan subsidi untuk 2 juta dosen dan guru honorer

Kilas Kementerian

Laporan wartawan Tribunnews.com Fahdi Fahlevi-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali melakukan terobosan dalam memberikan bantuan di bidang pendidikan. Kali ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk tenaga pendidik dan pendidik.

Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan bantuan semacam ini menjadi perhatian pemerintah bagi para guru dan pendidik, dan keadaan ekonomi mereka sudah terimbas Covid-19. Dampak pandemi tersebut.

“Di saat krisis kesehatan dan ekonomi, pemerintah harus ada di sini untuk membantu staf kehormatan dan pembicara kami untuk bertahan dari krisis. Dukungan finansial semacam ini dapat mendorong mereka untuk terus mendidik anak-anak mereka.” Kami akan melanjutkan. Berinovasi di bidang pendidikan, ”kata Nadiem dalam jumpa pers online, Selasa (17/11/2020). -Bantuan ini akan disalurkan kepada 2 juta tenaga pendidik dan pendidik dalam pecahan 180 Sepuluh ribu rupiah.Pendidik PAUD, pendidik yang setara, staf perpustakaan, staf laboratorium dan administrator. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan 162.000 guru di universitas negeri dan swasta dan 1,6 juta guru non-PNS di pendidikan negeri dan swasta. Mendistribusikan bantuan dengan pendidik dan memberikan informasi kontak untuk unit. Nadiem memastikan guru-guru di sekolah swasta juga berhak atas bantuan ini.

Selain itu, ada 237.000 staf perpustakaan, operator, staf laboratorium, dan pengelola juga mendapat manfaat dari bantuan ini.Selama pandemi Covid-19, disediakan tenaga pendidik. dengan bantuan ini tanpa kecuali.

“Pemerintah yang memberikan subsidi gaji harus membantu kami di berbagai sekolah. Dalam membimbing pendidikan kami, sekolah-sekolah ini telah membantu pendidikan anak-anak kami. Mungkin dalam situasi pandemi ini, tidak hanya semua jenis ilmu yang menyusahkan di lapangan, tapi juga ilmu di bidang ekonomi. Kita tahu ini, “kata Nadim.

Pengeluaran bantuan ini bisa mulai November Dan mulai bayar pada bulan Desember. Pendidik dan pendidik dapat memilih untuk mengaktifkan dan menarik akun sebelum 30 Juni 2021. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerima Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB), Kementerian Keuangan, dan bantuan Kementerian Badan Usaha Umum, serta dukungan Komite X DPR RI. Serta mendorong Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Joko Widodo).

Syarat mendapatkan bantuan ini adalah sebagai berikut: Warga Negara Indonesia, bukan pegawai negeri, dengan penghasilan kurang dari 500 Sepuluh ribu rupiah, dan tidak menerima subsidi gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan. Serta rencana lainnya, dan tidak akan menerima sertifikat pra-kerja sebelum 1 Oktober 2020.

“Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami selalu senang memberikan Dalam hal bantuan kuota, bantuan sosial atau bantuan sebaya disediakan. Selalu mengutamakan kesederhanaan Nadim mengatakan: “Mempermudah penerima bantuan untuk mendapatkan bantuan.”

Selain mekanisme penyaluran bantuan semacam ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menciptakan untuk setiap pendidik yang menerima bantuan semacam ini. bantuan. Rekening bank baru. Didistribusikan secara bertahap hingga November 2020. Untuk guru dan dosen silahkan kunjungi bagian info. gt.kemdikbud.go.id. Mereka dapat mengakses lokasi rekening mereka yang tidak terpenuhi, atau akses ke perguruan tinggi di database DIKTI atau PD DIKTI. Selain itu, untuk mengetahui informasi status pembayaran, rekening bank masing-masing dan lokasi bank, dokumen yang harus dibawa saat pembayaran adalah KTP, NPWP (jika ada) (jika tidak) tetapi masih dapat diterima, tetapi dapat diterima dari GTK Dan langsung mengunduh surat keputusan penerima BSU di website PD Dikti. Selain itu, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) diunduh dari situs GTK dan PD Dikti. SPTJM harus dicetak dan distempel. (*)

Post a comment