Menaker Ida menerima pengaduan dari petani di Deli Serdang

Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sumber Daya Manusia Ida Fauziyah mengungkapkan keprihatinannya atas musibah bencana petani di Deli Serdang yang mengeluhkan penderitaan mereka akibat konflik dengan perusahaan.

Sebagai bagian dari keprihatinan tersebut, pejabat pemerintah menyatakan bahwa Menteri Tenaga Kerja setuju untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada Menteri ATR / BPN dan Menteri BUMN. -Menaker Ida mengkomunikasikan pernyataan ini saat menerima pengaduan dari 26 perwakilan petani. Persatuan Tani Bersirin (STMB) di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Soudadang, Delhi, dari Desa Simlingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Delhi Sudangdang, Sumatera Utara, hingga Gedung YTKI Jakarta, Persatuan Tani Persatuan Malinka Barat (SPSB, Selasa) ( Saudara-saudara sekalian. Ida Fauziyah didampingi Karo Humas Soes Hindharno mengatakan akan saya teruskan ke Kepala Departemen ATR / BPN kemudian ke Departemen BUMN. Jika hak-hak petani diganggu, Demokrasi memberi mereka ruang untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Ia mengatakan bahwa negara juga memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini.

Dalam hal ini, Menteri Sumber Daya Manusia Provinsi Tanggal juga meminta kepada mereka yang mengadu ketika memperjuangkan hak-haknya di Jakarta Para petani yang harus memperhatikan standar kebersihan ..

“Dalam kasus pandemi, Anda harus berjuang dan menjaga diri sendiri. Ya. Saya berharap kedua belah pihak dapat mempertahankan dan mencapai tujuan mereka. Bapak ibu masih dalam keadaan sehat. Katanya. -Pada saat yang sama, Sulaeman Wardana adalah koordinator 26 petani yang mengadu ke Kementerian Ketenagakerjaan, mewakili 170 petani dan 170 petani yang masih mencari keadilan di Jakarta. –Tindakan di jalan dilakukan karena perusahaan milik negara (PTPN II) secara paksa mengusir tanah dan pemukiman yang dikelola sejak 1951. Undang-undang land reform yang paling buruk sejak 1984 adalah 36 Sei Mencirim Petani, mereka juga sudah diusir, mereka sudah memiliki sertifikat kepemilikan (SHM).

“Kami komplain ke Kementerian Tenaga Kerja, karena 26 petani mewakili 170 petani Suraman mengatakan:” Kami harap keluhan ini Bisa disampaikan ke Presiden. ”Didampingi Sekretaris STMB Imam Wahyudi dan Konsultan Tani Aris Wiyono,

Imam Wahyudi mengungkapkan SPSB dan PTPN II Areal konflik antar petani anggota ± 854 hektar. -Luas konflik antara petani STMB dan PTPN II ± 850 hektar, sedangkan permintaan petani STMB ± 323,5 hektar. (*)

Post a comment