Apel dipegang, Kementerian Perhubungan menyatakan siap menerapkan TSS di Selat dan Selat Lombok

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Kantor Cabang Angkutan Laut Kementerian Perhubungan menggelar simulasi patroli persiapan hukum dan banding di Pelabuhan Merak Kota Banten pada Sabtu pagi (27/6/2020) di Selat dan Lombok. Selat.

TSS adalah bagan (grafik) yang digunakan untuk memisahkan jalur laut kapal dengan arah berlawanan pada jalur perairan yang sibuk dan sempit, seperti jalur air yang memasuki pelabuhan dan selat, dimana personel dapat memantau perubahan posisi kapal. Hal ini akan membahayakan navigasi maritim untuk meningkatkan keselamatan navigasi.

Kegiatan simulasi patroli menandai berakhirnya rangkaian persiapan intensif dari 23 Juni hingga 27 Juni 2020. Persiapan tersebut untuk implementasi TSS Selat Da Da-Selat Lombok Ini akan berlaku mulai 1 Juli 2020.

Ini merupakan wujud nyata dari upaya Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan perannya dan mewujudkan keselamatan dan perlindungan navigasi. Agar lingkungan laut pada akhirnya berdampak positif bagi Indonesia dan meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional.

Menteri Perhubungan B menyampaikan hal ini. udi Karya Sumadi juga turut serta dalam persiapan dan penerapan simulasi patroli Apple serta memberikan pidato virtual. Menteri Perhubungan Budi mengatakan, pada Sabtu, Banten (Banten) Merak (Merak) UU Pelabuhan No.7.

Menteri Perhubungan Budi mengatakan, upaya ini tentunya sejalan dengan visi dan misi Presiden RI. Seperti yang diungkapkan Nawa Cita, Indonesia menjadikan Indonesia poros lautan.

Menurutnya, Kementerian Perhubungan telah memperjuangkan TSS kedua selama 2 tahun (dua tahun). Tanda dari selat tersebut adalah bahwa Organisasi Maritim Internasional (IMO) mendirikan TSS di Selat Matahari dan Lombok pada bulan Juni 2019, dan mengeluarkan pemberitahuan IMO COLREG.2-CIRC.74 dan SN.1CIRC.337 tentang pelaksanaan Dazhou. Sistem pemisah lalu lintas dan tindakan perutean terkait di Selat Lombok sangat membanggakan Indonesia, khususnya Kementerian Perhubungan yang merupakan departemen pengelolaan maritim IMO, dan telah melakukan kesepakatan jangka panjang dengan organisasi maritim nasional dan internasional di bidang maritim global. Konsultasi mendalam selama dua tahun mengawali pengusulan TSS di selat edta dan Lombok, ”ujar Menhub Budi.

Keberhasilan ini harus mengikuti SemHéritier, etika profesi yang baik Serta kemauan untuk menerapkan dan menegakkan hukum.Dari memastikan sarana dan prasarana VTS (Ship Traffic Services) dan SBNP (Navigation Support Facilities), SDM dan persiapan, implementasi TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok dimulai dengan Kapal patroli KPLP melakukan security and patrol operating procedure system (SOP) di Selat Sunta dan Selat Lombok, “kata Budi Kar.

Post a comment