Kementerian Perhubungan secara resmi menutup keadaan darurat untuk mencegah kebocoran minyak dari anjungan YYA-1 PHE ONWJ

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan secara resmi menutup keadaan darurat untuk mencegah terjadinya tumpahan minyak di anjungan lepas pantai YYA-1 Pertamina Hulu Energi Northwest Java (PHE ONWJ). Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) mewakili Dirjen Perhubungan Laut di hadapan perwakilan dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) PTK Sik Migas. Pertamina (Persero), PT. Pertamina Hulu Energi, Manajer Umum PT. PHE ONWJ, Kantor Wilayah Navigasi Tanjung Pluck, Pangkalan Penjaga Pantai dan Laut Tanjung Pluck, KSOP Kepulauan Seribu, Marenda KSOP, dan perwakilan dari Biro Perhubungan Laut KPLP. — Direktur KPLP Ah Ha Mead mengatakan Kementerian Perhubungan digabung oleh Administrasi Umum Angkutan Laut dan PT. Pertamina dan instansi terkait bertindak cepat dan bekerja keras menangani kebocoran minyak dan gas di sekitar anjungan lepas pantai YYA-1 milik PHE ONWJ yang terjadi di pantai utama Jawa Karawang, Provinsi Jawa Barat pada 12 Juli 2019. Menerapkan PT untuk menangani tumpahan minyak. Berdasarkan survei lokasi kami, PHE ONWJ tidak ada lagi tumpahan minyak di perairan dekat Anjungan YYA-1. Makanya kita bisa membatalkan keadaan darurat, ”jelas Ahmed.

Ahmed menambahkan, sebenarnya penghentian keadaan darurat ini sebenarnya sudah diterapkan pada Maret tahun lalu. Namun, karena munculnya pandemi Covid-19, penutupan keadaan darurat baru akan dilaksanakan pada Juli. Ia mengatakan: “ONWJ terus menentukan besaran kompensasi yang harus dibayarkan kepada semua warga yang terkena dampak mulai Juli / Agustus 2020. Perhitungan akhir. “

Ahmed mengatakan meski keadaan darurat telah ditutup, PHE ONWJ tetap akan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Proses pemulihan lingkungan akan dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“ PHE ONWJ telah mengembangkan Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan (RPFLH), rencana tersebut dibagi menjadi 9 tahap. Lima di antaranya telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada saat yang sama, empat langkah selanjutnya menunggu persetujuan, dan rencananya akan dilaksanakan mulai Agustus tahun depan.

Lebih lanjut Ahmed menyatakan bahwa Ahmed, PHE ONWJ dan semua pihak terkait termasuk Kementerian Perhubungan akan bekerja keras untuk menyempurnakan Rencana Darurat Tumpahan Minyak (OSCP). Ahmed menyampaikan, pencegahan bencana tumpahan minyak merupakan proses yang membutuhkan sinergi dan kerjasama yang baik antar pihak terkait. Oleh karena itu, perlu dirancang rencana respon yang baik dan bekerjasama dengan latihan anti tumpahan rutin. Latihan pencemaran laut (Marpolex), atau dikemas dalam latihan simulasi penanggulangan bencana maritim (Silamusdila), melibatkan banyak kapal yang melibatkan berbagai elemen instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

“Acara Marpolex ini tidak hanya untuk menguji personel dan peralatan, tetapi juga untuk prosedur pengujian, jalur kontrol, respon tumpahan minyak dan komunikasi dan organisasi operasi pencarian dan penyelamatan (SAR),” kata Ahmed. Ia melanjutkan, senam marpolex selalu dilakukan di semua tingkatan, mulai dari tingkat regional, nasional hingga internasional …. ”Untuk itu, saya mengajak semua pihak terkait untuk mengikuti Marpolex nasional yang akan digelar di Balikpapan pada Agustus 2020 mendatang. . Selain itu, saya juga berharap semua pihak dan semua pihak dapat berkontribusi untuk menyukseskan Latihan Mapolet Internasional yang seharusnya diadakan di Indonesia pada tahun 2021 atau ditunda ke Maddang pada tahun 2022, ”tutup Ahmed (* ).

Post a comment